by

Putusan MK Terkait TWK KPK, Dr.Hamdan Zoelva: Ini Memberikan Kata Akhir dari Perdebatan

Print Friendly, PDF & Email

RAGAM INDONESIA-Sejumlah pihah menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan  tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

Menyikapi hal ini, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi¸ Dr. Hamdan Zoelva menyebut putusan MK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah final dan mengikat.

Dirinya menilai putusan MK No 34/PUU-XIX/2021 ini mengunci kemungkinan pegawai KPK diloloskan sebagai ASN karena MK menilai tindakan KPK sebagai lembaga yang melakukan tes sudah konsitusional. “Ini memberikan kata akhir dari perdebatan,” kata Hamdan Zoelva dikutip dari antaranews.com, Jumat, 3 September 2021.

Hamdan Zoelva menuturkan, putusan kedua MK tersebut sebenarnya menguatkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 karena memang tidak boleh seseorang yang sudah dapat hak dalam hal ini telah menjadi ASN lalu dirugikan haknya oleh aturan baru meski aturan baru tersebut dikeluarkan dengan benar. “Kalau seperti itu, hukum jadi tidak pasti dan tidak adil,” kata Hamdan Zoelva.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Putusan MK Terkait TWK Sudah Final, Ini Akhir dari Perdebatan

Menurut Zoelva, putusan MK ini menyisakan masalah yang terjadi dalam tataran praktis, apakah secara otomatis dampak dari peraturan KPK yang mengharuskan adanya TWK menimbulkan implikasi ada yang lolos dan tidak lolos atau walau ada TWK tetapi secara otomatis semuanya jadi ASN?

“Ini masih menimbulkan perdebatan karena MK dalam tataran yang masih normatif konsitusional,” ucap Hamdan.

BACA JUGA:   Kematian Pasien Covid-19 Tembus 100 Ribu, Distribusi Vaksin Diminta Jadi Perhatian

Hamdan cenderung menyetujui alasan yang disampaikan oleh empat orang hakim konstitusi yang mengajukan alasan berbeda (concurring opinion). Hamdan menekankan bahwa hal terpenting adalah lembaga negara merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus mendengar suara rakyat.

“Kalau tidak mendengar suara rakyat, artinya negara memang konstitusional tetapi tidak demokratis, negara konstitusional demokratis artinya organ negara harus mendengar denyut nadi rakyatnya itulah negara rule of law, kalau tidak mendengar namanya rule by law,” demikian Hamdan.***

sumber: ragamindonesia.pikiran-rakyat.com

News Feed