by

Hamdan Zoelva Beberkan Tiga Alasan Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang Kadaluarsa

Print Friendly, PDF & Email

RUANG TERANG – Kuasa Hukum DPP Partai DemokratHamdan Zoelva mengungkapkan tiga alasan gugatan kubu kongres luar biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat untuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sudah kadaluarsa.

Hal itu terungkap dalam sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Dalam sidang ini, para pihak baik penggugat dari kubu KLB Deli Serdang dan pihak tergugat intervensi dari DPP Partai Demokrat Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.

“Gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum,” ujar Hamdan Zoelva kepada wartawan, Kamis (2/8/2021).

Menurut Hamdan Zoelva, sesuai UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan.

BACA JUGA:   Eks Ketua MK 'Protes' Amandemen UUD 1945, Ternyata Bisa Jadi Jalan Presiden Dipilih Lagi Oleh MPR?

“Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 – 2025) pada 27 Juli 2020,” kata Hamdan Zoelva.

Sesuai asas publisitas, kata Hamdan Zoelva, dengan terbitnya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut maka setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham.

‘’Kedua, Gugatan Pihak KLB Ilegal ini juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat,” tegas Hamdan Zoelva.

Ditegaskan Hamdan Zoelva, gugatan ini kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Tiga hal yang perlu dijawab terkait amendemen UUD

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat.

“Padahal UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat,” jelas Hamdan Zoelva.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang bukti tersebut menegaskan, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan gerombolan KSP Moeldoko dalam KLB Ilegal Deli Serdang. ***

Editor: Peri Irawan

sumber: ruangterang.pikiran-rakyat.com

News Feed