CERITAWARGA.COM, BIREUEN | Aliansi Mahasiswa Bireuen menyampaikan mosi tak percaya terhadap Bupati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen pada aksi yang digelar mahasiswa di halaman Kantor Kejaksaan dan Kantor Bupati Bireuen, pada Selasa 31 Agustus 2021 kemarin.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Bireuen dengan sekumpulan gabungan organisasi Daerah diantaranya, Semmi Cabang Bireuen, HMI Cabang Bireuen, Ketua Umum PD PII Bireuen, Dema IAI Almuslim, BEM Hukum UNIKI, DPP FORMAB, PB Himabir, SEMA Abid Munawarah HIMAP Umuslim dan FORKOPMABIR berawal dari mencuatnya beberapa persoalan di Bireuen terkesan diabaikan begitu saja oleh Bupati, seperti Kasus Dugaan UEP Bansos salah satunya dinilai perlu untuk disuarakan.
Koordinator Aksi, Azis Alkhuzzar mengungkapkan, alasan pihaknya melakukan aksi turun kejalan karena melihat banyaknya persoalan yang selama ini terjadi di Kabupaten Bireuen dibawah kepemimpinan Bupati Muzakkar A Gani.
“Kepemimpinan Bupati Muzakkar masih jauh dari harapan masyarakat Bireuen, alias tidak terselesaikan banyak persoalan, baik secara administrasi maupun secara hukum, terutama terkait perihal realisasi tahun anggaran 2020,” kata Azis.
Kata dia, diantara sejumlah kasus yang mangkrak terdiri dari dugaan korupsi Bansos UEP di Dinas Sosial Bireuen dan sejumlah temuan berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen juga tidak mengelola PAD secara efektif.
“Kita meminta Bupati Bireuen menertibkan Lahan parkir yang disewakan ke Instansi penegak hukum, serta menertibkan Galian C ilegal,” sebut Aziz Al-Khuzzar.
Mereka juga menuntut Bupati Muzakkar A Gani agar mencopot Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
“Kadinsos diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diperuntukkan bagi 250 penerima yang terdampak COVID – 19,” lanjutnya.
Mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus di Bireuen itu juga menuntut, Bupati Muzakkar untuk tegas dan memberikan sanksi kepada SKPK yang bermasalah sesuai dengan temuan BPK, serta menindak lanjuti rekomendasi BPK terhadap dinas-dinas terkait.
Aliansi Mahasiswa Bireuen juga menuntut Bupati Muzakkar A Gani untuk membuat regulasi terhadap pengembalian uang Rp. 100.000.000,- ke kas Daerah oleh Dinsos.
“Regulasi ini penting, agar uang yang dikembalikan oleh Dinas Sosial bisa disalurkan kembali kepada masyarakat miskin dan penerima manfaat,” harap Azis.
Selain itu, mereka juga meminta, agar Bupati Muzakkar tidak menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Bireuen.
sumber: ceritawarga.com
