Ketum SESMI Minta Gerindra Stop Bicara Soal Amandemen UUD 1945

by admin
2 views

Jakarta. Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Sarjana Muslimin Indonesia (PP. SESMI) Sanusi menyesalkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono yang mendukung Amandemen Undang Undang Dasar 1945 oleh MPR RI. Padahal mayoritas partai di DPR RI sudah menolak agenda Amandemen UUD 1945 yang diusulkan oleh Ketua MPR RI, Bambang Susatyo.

“Saya menolak dan menyesalkan pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra yang menyebut Amandemen UUD jadi prioritas. Prioritas kita adalah mengatasi Pandemi Covid-19 yang kita tidak tahu sampai kapan. Jadi menyebut Amandemen UUD 1945 jadi prioritas setelah penanganan Covid-19 itu omong kosong.” Kata Sanusi, di Jakarta (29/8).

Sanusi melanjutkan, pernyataan Ferry Juliantono, yang menyebut harus ada singkronisasi usulan amandemen versi istana, versi parlemen dan versi partai politik sebagai pernyataan yang mengada-ada. Karena menurutnya agenda amandemen UUD 1945 murni usulan Ketua MPR terkait Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

BACA JUGA:   SESMI DKI Jakarta: Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, Bersatu melawan Covid-19

“Presiden lewat jubirnya mengatakan amandemen UUD 1945 wewenang MPR, Istana tidak ikut dalam prosesnya. Artinya Presiden tidak punya agenda amandemen. Menyebut amandemen versi Istana jelas mengada-ada. Itu sama saja menarik-narik Presiden kedalam polemik amandemen. Ini kan tidak benar.” Ujarnya.

Kata Sanusi, Presiden melalui juru bicara Istana Fajroel Rahman juga berulang kali mengatakan bahwa Presiden tidak setuju dan menolak masa jabatan Presiden tiga periode dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

Menurut mantan aktivis ’98 ini, meski Ketua MPR mengatakan amandemen tidak mengarah hal lain selain PPHN tetap saja tidak ada yang bisa menjamin amandemen 1945 tidak akan membahas hal selain amandemen terbatas terkait Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Apalagi disebutkan amandemen menambah ketentuan yang mengatur kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan haluan negara, yakni dengan menambah satu ayat pada Pasal 3 UUD 1945.

BACA JUGA:   SESMI DKI Jakarta: Selamat & Sukses RAKERNAS XII HIKMABUDHI

“Pasal 3 UUD 1945 itu mengatur kewenangan MPR terhadap Presiden. Siapa yang berani menjamin amandemen 1945 tidak keluar dari PPHN kalau agendanya menambah satu ayat pada Pasal 3 UUD 1945. Jadi saya minta Ferry Juliantono, tolong stop bicara soal ini. Sudahi polemik soal amandemen 1945. Jangan terkesan seperti memancing di air keruh disaat pemerintah dan Rakyat masih berjibaku keluar dari Pandemi Covid-19.” Tegas Sanusi.

sumber: mediaindonesiaraya.co.id

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini