by

Eks Ketua MK ‘Protes’ Amandemen UUD 1945, Ternyata Bisa Jadi Jalan Presiden Dipilih Lagi Oleh MPR?

Print Friendly, PDF & Email

Wacana Amandemen UUD 1945 Kembali Menuai Kritikan, Kali Ini Dari Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Yang Mempertanyakan Apa Urgensinya. Amandemen Sendiri Dicemaskan Bisa Melucuti Demokrasi Di Tanah Air.

WowKeren – Wacana amandemen UUD 1945 kembali mencuat setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membahasnya di Sidang Tahunan pada Senin (16/8) kemarin. Bamsoet sendiri menegaskan bahwa amandemen akan bersifat terbatas serta tidak melebar dari fokus utamanya, yakni demi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Wacana ini pun menuai pro dan kontra, salah satunya kritikan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Dalam sebuah diskusi daring, Hamdan mempertanyakan apa urgensi amandemen UUD 1945 tersebut, terlebih di tengah pandemi seperti sekarang.

Hamdan mengaku sudah mendengarkan penjelasan Bamsoet perihal amandemen demi mengadakan PPHN untuk pembangunan jangka panjang, yang di era orde baru disebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Alih-alih konstitusinya, menurut Hamdan kesulitan pembangunan jangka panjang terletak pada perkara politik.

BACA JUGA:   Wacana Amendemen UUD, Hamdan Zoelva: Apa Urgensinya?

“Tapi saya mendengarkan penjelasan dari Pimpinan MPR bahwa tidak adanya GBHN itu mengakibatkan tidak konstannya proses pembangunan, selalu berubah-ubah,” tutur Hamdan, Jumat (20/8). “Mungkin boleh kita tanya, yang berubah-ubah atau tidak konstan itu gara-gara konstitusinya atau gara-gara politiknya yang berubah-ubah.”

Karena itulah, Hamdan menilai tidak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945. Di sisi lain, amandemen UUD 1945 pun dikhawatirkan melebar dan disusupi oleh kepentingan antidemokrasi para elite yang haus kekuasaan.

Kekhawatiran ini disampaikan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. “Saat keran amendemen dibuka, maka di saat yang sama celah melebar pada wacana di luar PPHN,” terang Titi, Kamis (19/8).

BACA JUGA:   *Program Salam Radio* Jumat, 27 Agustus 2021 Pukul 06.00 - 06.30 WIB Program Salam Indonesia Bisa

Dan salah satu yang memicu kekhawatiran Titi adalah proses demokrasi yang bisa mengalami kemunduran, termasuk presiden yang bisa saja kembali dipilih oleh MPR alih-alih rakyat secara langsung. Titi pun bercermin pada RUU Pemilu yang akhirnya dicabut dari Prolegnas 2021, menunjukkan ada peluang regulasi akan berubah menyesuaikan kepentingan para pembahasnya.

“Demikian pula halnya dengan amandemen konstitusi yang pasti akan berhadapan dengan banyak kepentingan kelompok yang ada,” kata Titi. “Baik di parlemen maupun nonparlemen.”

Titi juga mengingatkan, saat ini kondisi demokrasi di Indonesia tengah mengalami perburukan. “Jangan menambah kegaduhan politik dengan hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang kontraproduktif bagi upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

(wk/elva)

sumber: wowkeren.com

News Feed