Jakarta – Pimpinan Cabang PERISAI Jakarta Timur Menyoroti Target vaksinasi TNI/POLRI sebanyak 30 Juta orang dan bidan sebanyak 37 juta orang dengan jumlah anggaran yang akan diberikan untuk vaksinasi tersebut mencapai Rp. 1,96 Triliun.
“Kami khawatir langkah dilapangan dan langkah administrasi tidak sinkron sehingga jika suatu saat terjadi masalah maka nama institusi yang rusak” ujar Ali di Jakarta, Selasa (27/7/21)
Sebelumnya berdasarkan pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa jumlah anggaran untuk Covid 19 hingga mencapai Rp. 214.95 Triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa program salah satu nya untuk Percepatan Vaksinasi oleh TNI/POLRI dan Bidan.
Ali Hasan selaku ketua perisai Cabang Jaktim merasa khawatir akan Anggaran tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan institusi TNI/POLRI, mengingat sistem pengawasan anggaran yang dipublikasi kurang transparansi dalam penyaluran dana bagi kegiatan vaksin. Sebagaimana dana bansos yang tersunat oleh oknum maupun pejabat tertentu tempo hari.
“Berdasar data survei Cyrus Network Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat menjadi 86,2 persen, jangan sampai pencapaian ini menjadi turun akibat adanya penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Vaksinasi” kata Ali Hasan.
Ali menjelaskan bahwa suksesi Vaksinasi atas perintah Presiden merupakan langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah, namun secara administrasi harus tetap ada pengawasan terhadap Uang Rakyat.
“Kami bukan lembaga audit, kami cuma agenf of control, jangan sampai uang rakyat yang ribuan triliun menjadi bancakan oknum, sehingga perlu ada pengawasan yang baik dan laporan yang transparan” ungkap Ali
Mengutip dari data Lembaga Survei Indonesia (LSI) Sebanyak 73,8% responden menilai terdapat kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran negara untuk pengadaan vaksin. Rinciannya sebanyak 20,1% sangat besar dan 53,6% cukup besar.
Di sisi lain, ada 2,3% masyarakat yang menganggap potensi penyalahgunaan anggaran vaksin Covid-19 sangat kecil dan 11,3% responden berpendapat cukup kecil terjadinya penyelewengan anggaran. Sementara 12,7% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Ali Kekhawatiran ini berdasar pada kekecewaan masyarakat yang menilai bahwa instansi pemerintah pada saat ini begitu tidak fair dan penuh praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Kami berkaca pada praktek Korupsi di KemenSos sehingga kami berharap kepada pihak-pihak terkait dengan penyaluran dana tersebut untuk bersikap bijak dan adil dalam menggunakan anggaran serta melakukan pengawasan yang jeli agar meminimalisir dan mencegah penyelewengan anggaran tersebut.” Pungkas Ali
sumber: mediaindonesiaraya.co.id
