by

MUI, Umara, dan Umat

Print Friendly, PDF & Email

“Saya sebut juga ‘’semi’’ LSM, karena pada dokumen sejarah kelahirannya, MUI disebut sebagai LSM yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.”

EMPAT puluh enam tahun yang lalu, yakni pada 26 Juli 1975 bertepatan dengan 7 Rajab 1395 Hijriah, merupakan hari bersejarah bagi perjalanan organisasi ‘’semi’’ kemasyarakatan dan juga ‘’semi’’lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Saya sebut ‘’semi’’ karena sebagai organisasi, MUI tidak memiliki massa, meskipun visi, misi, dan tujuan dilahirkannya adalah untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara Indonesia.

Karena itu, ia tidak memiliki daya tarik yang ‘’seksi’’ bagi partai politik dalam even pemilihan umum, apakah itu pilkada, pileg, atau pilpres. Namun justru dengan posisi netral tersebut, ia mampu menjaga independensi, imparsialitas, dan obyektivitasnya dalam memposisikan dirinya, sebagai mitra pemerintah (shadiqu lhukumah) yang kritis. Saya sebut juga ‘’semi’’ LSM, karena pada dokumen sejarah kelahirannya, MUI disebut sebagai LSM yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Pada saat pembentukan, hadir 26 orang ulama mewakili 26 provinsi, 10 ulama mewakili unsur ormas Islam tingkat pusat, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, Al-Ittihadyah, 4 orang ulama Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 13 tokoh perorangan (mui.or.id).

Kelahiran MUI ini memang mengundang kontroversi. Mengapa? Karena inisiatif pembentukan MUI ini cenderung datang dari ‘’atas’’.

Kehadirannya dipandang dengan tatapan ‘’kewaspadaan’’ untuk tidak mengatakan ‘’kecurigaan’’ di tengah hegemoni kekuasaan rezim yang makin mengarah kepada otoritarianisme.

Tidak heran jika ada yang menyebutkan, bahwa peran pemerintah dalam pembentukan MUI sangat besar.

Sudah barang tentu inisiatif pembentukan MUI, dari ‘’sifat hubungan’’yang semula berjalan antagonistuk, reciprocal kritis, dan belakangan mengarah pada akomodatif bukanlah cek kosong, akan tetapi tentu ada pesan yang menjadi muatan. Para ulama yang sudah terbiasa dengan kaidah ‘’ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu’’ artinya ‘’apa yang tidak didapat seluruhnya, tidak ditinggal seluruhnya’’.

Dengan kata lain, meskipun pada awalnya pembetukan MUI dirasa ada ‘’aroma’’ kepentingan dan konsesi politik, guna kepentingan politik rezim Orde Baru, namun kesempatan ini harus diambil.

Karena kesempatan tidak datang dua kali. Karena itu, wajar saja, jika Prof Hamka, waktu itu menyebut ‘’MUI laksana kue bika’’ artinya ‘’dibakar’’ dari bawah, dan ‘’dipanasi’’ dari atas. Bagi pemerintah, MUI dibentuk dengan tujuan: pertama, memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional; kedua, partisipasi ulama dalam pembangunan nasional; dan ketiga, pempertahankan keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.

BACA JUGA:   Program Salam Radio Kamis, 12 Agustus 2021 Pukul 16.00 - 16.40 WIB Program Salam Satu Hati

Demi independensi MUI, Prof Hamka sempat mengundurkan diri pada 7 Maret 1981, karena ketidakcocokan dengan pemerintah, soal fatwa MUI tentang keharaman menghadiri perayaan Natal bagi umat Islam.

MUI yang ‘’mengidentifikasi’’ diri sebagai ‘’ahli waris para nabi’’ atau ‘’waratsatu lanbiya’’ setidaknya memiliki peran himayat al-din, himayah alummah, dan himayat al-daulah.

Artinya ‘’menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara’’. Ada empat usaha. Pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT. Kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, melaksanakan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam menantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga, menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) secara timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional. Keempat, meningkatkan hubungan serta kerja sama antarorganisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat.

Garda Depan

Sejak muncul pandemi Covid- 19 pada Maret 2020, MUI tampil di garda depan dalam ikhtiar bersama pemerintah dan umat atau masyarakat, menanggulangi, mengatasi, dan mencari solusi bersama terutama dalam menangani ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Karena kompetensi MUI lebih di bidang keagamaan, untuk dipedomani masyarakat, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa dan taushiyah.

Karena fatwa dan taushiyah MUI dapat menjadi rujukan umat Islam dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di antara fatwa-fatwa penting tersebut adalah: 1) Fatwa No 14/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dikeluarkan pada 21 Rajab 1441 H/16 Maret 2020 M; 2) Fatwa No. 17/2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19; 3) Fatwa No. 18/2020 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19; 4) Fatwa No. 23/2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya; 5) Fatwa No 28/- 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Covid-19 tanggal 12 Syawal 1441 H/4 Juni 2020 M; 6) Fatwa No 31/2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19; 7) Fatwa No 36/2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19 tanggal 15 Dzul Qa’dah 1441 H/6 Juli 2020 M.

BACA JUGA:   *Program Salam Radio* Kamis, 2 September 2021 Pukul 20.00 - 21.00 WIB Program Salam Lentera Kebajikan

Pada tahun 2021, MUI mengeluarkan: 8) Fatwa No 02/2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co.Ltd China dan PT Biofarma tanggal 27 Jumadil Awal 1442 H/11 Januari 2021 M; 9) Fatwa No 13/2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa, tanggal 2 Sya’ban 1442 H/16 Maret 2021 M; 10) Fatwa No 14/2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astra-Zeneca dikeluarkan tanggal 2 Sya’ban 1442 H/16 Maret 2021 M; 11) Fatwa No 23/2021 tentang Hukum Tes Swab untuk Diteksi Covis-19 Saat Berpuasa tanggal 24 Sya’ban 1442 H/7 April 2021; 12) Fatwa No 24/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H tanggal 29 Sya’ban 1442 H/12 April 2021 M; dan juga Taushiyah No Kep-1440/DP-MUI/VII/2021 tentang Pelaksanaan Ibadah, Shalat Idul Adha, dan penyelenggaraan Kurban Saat PPKM Darurat, tanggal 21 Dzulqa’dah 1442 H/2 Juli 2021 M. Tentu keberanian ‘’pasang badan’’ MUI melalui fatwa dan taushiyahnya, bukan tanpa risiko.

Pada awal-awal pandemi, MUI sering ‘’dibully’’, dicaci, dan dimaki. Namun ketegaran dan substansi pemahaman dan formulasi fatwa lebih mengacu pada maqashid syariah, yang bermuara pada pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia (aldharuriyat al-khams), maka hanya orangorang yang ‘’ngajinya belum khatam’’ saja — meminjam bahasa Gus Baha’ — yang gagal paham terhadap fatwa dan taushiyah MUI.

Ini karena komitmen MUI adalah melayani umat, menjaga dari kegalauan akidah, dan sekaligus mempersatukan mereka. Selamat Milad ke-46 MUI, teruslah bijak ‘’menjadi’’imam bagi warga bangsa ini. Pandemi Covid- 19 belum usai, teruslah ‘’pasang badan’’ untuk komitmen menghentikan laju Covid-19. Masyarakat yang terdampak, sangat membutuhkan ‘’uluran tangan’’ fatwa dan taushiyahmu, dan para umara yang mengeksekusi dan menyosialisasikan fatwa dan taushiyahmu.

Teruslah berada di ‘’khithah ulama’’ yang membimbing dan menginginkan umat terbaik (khaira ummah), semoga engkau tetap dapat menjalankan tugas-tugas profetik, demi menjaga agama, umat, bangsa, dan negara ini. Insya Allah para pejabat di pemerintah, akan dapat memahami dan mempedulikanmu, agar terus mampu melakukan amanat profetik tersebut. Semoga pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, dan kita semua berharap dapat terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. (46)

— Ahmad Rofiq, guru besar UIN Walisongo Semarang, Wakil Ketua Umum MUI Jateng, Direktur LPPOM MUI Jateng

sumber: suaramerdeka.com

News Feed