Arbitrase Syariah Jadi Pilihan Penyelesaian Sengketa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Selama ini sering terjadi sengketa antarperusahaan di dunia bisnis yang membutuhkan mekanisme litigasi dan non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Namun banyak perusahaan memilih menyelesaikan sengketa melalui mekanisme non-litigasi atau alternative dispute resolution khususnya mekanisme arbitrase. Indonesia saat ini memiliki Lembaga Badan Arbitrase Syari’ah, lembaga tersebut khusus menangani sengketa perjanjian arbitrase syari’ah.

Ikatan Alumi (IKA) Pasca Sarjana FH Universitas Islam As-syafi’iyah (UIA) dan FH Universitas Islam As-syafi’iyah UIA, menggelar webinar internasional, Sabtu (17/7) bertema “Arbitration in Indonesia and Malaysia: A Comparative Perspective”. Webinar itu digelar untuk membahas tuntas perbandingan praktik arbitrase baik di Indonesia maupun Malaysia, mengingat pesatnya perkembangan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) di Indonesia.

Dekan FH UIA Doktor Efridani Lubis menjelaskan, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sifatnya pilihan. Pilihan ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa yang menetapkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

“Dengan demikian, sekali memilih arbitrase, maka putusan itulah yang mengikat para pihak karena bersifat final and binding,” kata dia dalam webinar internasional tersebut.

Tentu akan menarik didiskusikan, kata dia, apabila ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan arbitrases sementara tidak ada kemungkinan untuk banding. “Demi keadilan (dicari penyelesaian) bagaimana seharusnya,” ucap dia.

Efridani menjelaskan, hal ini merupakan salah satu masalah impelementasi arbitrase dalam praktik dan ia menyakini banyak masalah-masalah lain yang bisa didiskusikan, terlebih lagi apabila melakukan perbandingan di beberapa negara, yang pada saat ini kita melakukan perbandingan dengan Malaysia. “Di samping persoalan Basyarnas tunduk ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam hal untuk mendapatkan fiat eksekusi.”

Penjelasan lain datang dari Dr Hamdan Zoelva sebagai perwakilan dari
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hamdan menyampaikan arbitrase adalah pengadilan sukarela (voluntary court), sesuai kehendak para pihak.

“Lingkup wewenang arbitrase hanya pada perdagangan menyelesaikan urusan perdata atau bisnis di antara mereka. Badan peradilan ini disebut arbitrse. Asas Pacta Sunt Servanda (kebebasan berkontrak). Arbitrase merupakan peradilan swasta yang direkognisi negara,” kata Hamdan dalam paparannya bertema “Peluang dan Tantangan Arbitrase di Indonesia.

Di kesempatan itu, Hamdan menjelaskan tentang perkembangan arbitrase di Indonesia, lingkup wewenang arbitrase, bentuk arbitrase, dan tentang BANI, sejarah, sampai kewenangannya. Dengan menggunakan arbitrase, menurut Hamdan ada beberapa hal yang didapatkan para pengusaha, seperti penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan sukarela di dunia usaha. Lembaha arbitrase semakin diakui dan diperkuat sehingga menguntungkan dunia usaha. “Kepastian hukum dan profesionalitas menjadi kunci kepercayaan terhadap arbitrase,” kata dia.

Ketua Basyarnas, Prof Zainal Arifin Hoesein menjelaskan lembaga arbitrase merupakan lembaga yang Independen dan berwibawa serta terpercaya. Putusan arbitrase, kata dia, adalah mahkota lembaga arbitrase. “Jadi harus dijaga kualitasnya,” ucap dia.

Dengan berbagai keuntungan dalam proses arbitrase, sejumlah negara telah mengadopsi aturan-aturan arbitrase dalam sistem hukum nasionalnya. Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sementara Malaysia mengaturnya dalam UU Arbitrase 2005 yang telah diubah beberapa kali di 2011 dan 2018.

Di Malaysia, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase selalu mengalami peningkatan. Data dari AIAC menunjukkan jika pada 2014, pendaftaran arbitrase mencapai 29 perkara, pada akhir 2018 telah mencapai 772 perkara.

Sementara di Indonesia juga memiliki kecenderungan yang serupa di mana penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase terus meningkat. Data BANI Arbitration Center menyebutkan, perkara yang terdaftar di BANI dalam kurun 2007-2016 sebanyak 728 perkara.

Jumlah ini meningkat hingga 238 persen dibandingkan kurun 1997-2006 dengan jumlah 215 perkara terdaftar. Sebelumnya, dalam kurun 1987-1996 terdapat 56 perkara terdaftar.

sumber: republika.co.id