Dengan berbagai keuntungan dalam proses arbitrase, banyak Negara mengadopsi aturan-aturan arbitrase dalam sistem hukum nasionalnya. Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sementara Malaysia mengaturnya dalam UU Arbitrase 2005 yang telah diubah beberapa kali di 2011 dan 2018.
Di Malaysia, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase selalu mengalami peningkatan. Data dari AIAC menunjukkan jika pada 2014, pendaftaran arbitrase mencapai 29 perkara, pada akhir 2018 telah mencapai 772 perkara.
Sementara di Indonesia juga memiliki kecenderungan yang serupa dimana penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase terus meningkat. Data BANI Arbitration Center menyebutkan, perkara yang terdaftar di BANI dalam kurun 2007-2016 sebanyak 728 perkara. Jumlah ini meningkat hingga 238% dibandingkan kurun 1997-2006 dengan jumlah 215 perkara terdaftar. Sebelumnya, dalam kurun 1987-1996 terdapat 56 perkara terdaftar.
Dan hal yang menarik adalah yaitu Indonesia saat ini telah memiliki Lembaga Badan Arbitrase Syari’ah, lembaga tersebut khusus menangani sengketa perjanjian arbitrase stari’ah,
Dengan berbagai keunggulan lembaga arbitrase tersebut, dan sejauh mana peran dan juga perkembangan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia, maka Ikatan Alumi (IKA) Pasca Sarjana FH Universitas Islam As-syafi’iyah (UIA) yang bekerjasama dengan FH Universitas Islam As-syafi’iyah UIA, bermaksud membahas dengan tuntas perbandingan praktik arbitrase baik di Indonesia maupun Malaysia melalui Seminar Internasional bertema: “Arbitration in Indonesia and Malaysia: A Comparative Perspective”
sumber: facebook.com/mohammadtaufik.makarao.35
