Gugatan PTUN Moeldoko Terhadap Menkumham Disebut Tidak Berdasar Hukum

by admin
1 views

Jakarta: Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) disebut tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) atas keputusan menolak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang. Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap objektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

“Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham,” kata Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva usai sidang persiapan PTUN Jakarta, Selasa, 13 Juli 2021.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai pembantu presiden justru menggugat pembantu presiden yang lain. Dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Konflik Konstitusional soal Pokok-Pokok Haluan Negara Munculkan Tanda Tanya

Hal ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan Moeldoko beberapa waktu lalu. Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.

Hamdan menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. “Perspektif hukum dikaji dari sisi mana pun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum,” tegas Hamdan.

Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Apalagi secara waktu pun sudah terlewat jauh.

“Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN” kata Hamdan.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Demokrasi yang Disetir Kelompok Superkaya Berbahaya

Hamdan mengingatkan gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena tidak jelas antara dalil dengan substansinya. Dalil gugatan sendiri terkait keberatan surat jawaban Menkumham, namun substansi gugatan mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat.

“Sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini,” tegas dia.

Sidang ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumham atas surat jawaban menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021. Dalam surat jawaban tertanggal 31 Maret 2021 itu, Menkumham menegaskan pihak Moeldoko cs tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi sesuai Permen no 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.

(JMS)

sumber: medcom.id

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini