Kubu Moeldoko Disebut Tidak Punya Legal Standing Gugat Menkumham

by admin
0 views

Jakarta, Beritasatu.com – Kubu Moeldoko disebut tidak memiliki legal standing kedudukan hukum menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kuasa hukum DPP PD, Hamdan Zoelva menegaskan Menkumham telah menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko.

“Moeldoko dan JAM (Jhoni Allen Marbun) dalam gugatannya masih mengaku sebagai ketum (ketua umum) dan sekjen PD (sekretaris jenderal), padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi, jelas tidak ada dasar hukum mereka menggugat Menkumham,” kata Hamdan, Selasa (13/7/2021).

BACA JUGA:   Putusan MA Tolak Gugatan AD/ART Partai Demokrat Diharapkan Jadi Rujukan Perkara di PTUN

Tidak hanya soal kedudukan hukum, Hamdan juga menyoroti isi gugatan yang antara lain mempersoalkan masalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 tersebut menyatakan gugatan terkait AD/ART bukan wewenang PTUN. Hal ini mengingat batas waktu protes telah melewati tenggat waktu sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

“Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham pada 18 Mei 2020, sebagaimana diatur pada Pasal 55 UU PTUN. Ini jelas-jelas ranahnya di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai bukan wewenang PTUN,” kata Hamdan.

Hamdan mengatakan isi gugatan pihak KLB juga kabur, karena dalil gugatan dan substansi tidak jelas.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Andai MA Kabulkan Judicial Review AD ART Demokrat, Maka Tatanan Hukum Indonesia Rusak

“Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham. Namun, substansi gugatannya mempersoalkan hasil Kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum Partai Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas,” tegas Hamdan.

Oleh karena itu, Hamdan berharap Majelis Hakim PTUN dapat memeriksa dan mengadili perkara secara objektif.

“Sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini,” kata Hamdan.

sumber: beritasatu.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini