by

Diduga Langgar Prokes, LBH PB SEMMI Akan Laporkan Gubernur Jatim

Print Friendly, PDF & Email

Newstipikor | Jakarta – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra turut angkat bicara atas viralnya video pesta ulang tahun Gubernur Jatim. Dirinya menyayangkan atas diselenggarakannya pesta ulang tahun karena kondisi masih dalam wabah pandemi covid-19.

“Kami sangat menyayangkan masih ada pejabat daerah yang justru menyelenggarakan pesta ulang tahun pada hari Rabu lalu yang menyebabkan kerumunan, memicu terjadinya pelanggarannya protokol kesehatan ditengah situasi negara masih dalam pandemi covid-19.” Ujar Gurun Arisastra kepada wartawan di Jakarta. (21/05/2021)

Lebih lanjut dirinya terheran-heran pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan dengan dalil bahwa acara tersebut dilaksanakan dengan spontan sehingga terjadinya kerumunan namun aneh karena acara tersebut justru dihadiri pula oleh Artis Ibukota.

“Ini saya heran, acara katanya spontan, tetapi kok ada artis ibukota? Artis kan profesi yang memiliki waktu sibuk bukan penggangguran, kalau undang artis tentu harus dijadwalkan dong.” Ujar Gurun Arisastra

BACA JUGA:   SEMMI Kabupaten Garut Salurkan Bantuan Sembako di Masa PPKM

Gurun menilai perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan spontanitas bukan berarti tidak dapat dilakukan proses atau tindakan hukum karena dalam hukum ada unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan atau lalai . Maka dirinya berharap Kapolda Jawa Timur jangan bersikap diam karena pesta ulang tahun tersebut dapat mengandung pelanggaran hukum.

“Spontanitas atau tidak, tetap dapat diproses hukum, kita jangan lupa dalam hukum dikenal unsur dolus (kesengajaan) dan unsur culpa (ketidaksengajaan/kelalaian) saya berharap Kapolda Jatim jangan diam. ” Ujar Gurun

Aktivis dan Advokat Muda ini menyampaikan jika Kapolda Jawa Timur berdiam diri tidak memproses masalah ini, maka organisasinya akan minta kepada Kapolri untuk mengganti Kapolda Jatim karena melakukan pembiaran pelanggaran protokol kesehatan. Kapolri harus bersikap adil dan kedepankan asas equality before the law yakni persamaan dimata hukum.

“Kapolda Jatim jangan diam, jika diam kami akan minta Kapolri untuk mengganti Kapolda Jatim karena melakukan pembiaran pelanggaran Prokes akibat sikap diamnya, Kapolri harus kedepankan asas persamaan dimata hukum, jangan hanya di Jakarta dan Jawa Barat yang Kapoldanya digeser akibat bersikap diam terhadap pelanggaran prokes.” Tegas Gurun

BACA JUGA:   LBH SEMMI Dampingi Mahasiswa Korban Pembacokan, Heran! Polres Ajukan Pelaku Anak Dibawah Umur

Selanjutnya dirinya juga akan melaporkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Artis yang hadir pada saat ulang tahun ke Bareskrim Mabes Polri secepatnya.

“Ya kalau Polda Jatim bersikap diam, saya akan laporkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Artis yang hadir pada acara ultah tersebut ke Bareskrim Mabes Polri secepatnya.”

Mantan Kabid Hukum dan HAM Serikat Mahasiswa Muslimin Jakarta Raya ini juga akan meminta kepada Mendagri untuk memberhentikan Gubernur Jawa Timur berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

sumber: newstipikor.com

News Feed