by

Pemerintah Tetapkan KKB Papua sebagai Organisasi Teroris, Hamdan Zoelva: Seharusnya Sudah Sejak Lama

Print Friendly, PDF & Email

SEPUTARTANGSEL.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva ikut buka suara terkait ditetapkannya kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris oleh pemerintah.

Menurut Hamdan Zoelva, keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait penetapan KKB Papua sebagai teroris sudah tepat.

Bahkan, dia menilai bahwa hal ini seharusnya sudah lama dilakukan pemerintah mengingat banyaknya warga sipil uang dibunuh dan diintimidasi oleh mereka.

“Sudah tepat pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Hal yang seharusnya sudah lama pemerintah melakukannya, karena korban intimidasi dan pembunuhan terhadap warga sipil dan transportasi di Papua terus terjadi dan mengancam kebebasan sipil,” kata Hamdan Zoelva, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @hamdanzoelva pada hari Kamis, 29 April 2021.

BACA JUGA:   Pemerintah Diminta Tindak Tegas Penimbun Gula

Menurutnya, dengan ditetapkannya KKB Papua sebagai teroris, maka proses penegakan hukum kepada seluruh anggotanya dapat dilakukan secara tegas.

“Dengan ditetapkan menjadi organisasi teroris, proses penegakkan hukum yang tegas terhadap anggota dan yang memberi dukungan terhadap gerakan ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyarankan agar pemerintah tetap melakukan pendekatan dialog dan kesejahteraan terhadap warga Papua.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva Akui PKS Punya Posisi Tersendiri di Hati Umat

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkopolhukamMahfud MD menetapkan KKB Papua sebagai teroris setelah serangkaian penyerangan yang dilakukan kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” tegas Mahfud MD.***

sumber: seputartangsel.pikiran-rakyat.com

News Feed