Homepage / Ketua Umum SI Soal Persidangan Virtual HRS, Hamdan Zoelva: Perma Nomor 4 2020 untuk Bantu Pencari Keadilan Bukan Mencederai
id Indonesian
af Afrikaanssq Albanianam Amharicar Arabichy Armenianaz Azerbaijanieu Basquebe Belarusianbn Bengalibs Bosnianbg Bulgarianca Catalanceb Cebuanony Chichewazh-CN Chinese (Simplified)zh-TW Chinese (Traditional)co Corsicanhr Croatiancs Czechda Danishnl Dutchen Englisheo Esperantoet Estoniantl Filipinofi Finnishfr Frenchfy Frisiangl Galicianka Georgiande Germanel Greekgu Gujaratiht Haitian Creoleha Hausahaw Hawaiianiw Hebrewhi Hindihmn Hmonghu Hungarianis Icelandicig Igboid Indonesianga Irishit Italianja Japanesejw Javanesekn Kannadakk Kazakhkm Khmerko Koreanku Kurdish (Kurmanji)ky Kyrgyzlo Laola Latinlv Latvianlt Lithuanianlb Luxembourgishmk Macedonianmg Malagasyms Malayml Malayalammt Maltesemi Maorimr Marathimn Mongolianmy Myanmar (Burmese)ne Nepalino Norwegianps Pashtofa Persianpl Polishpt Portuguesepa Punjabiro Romanianru Russiansm Samoangd Scottish Gaelicsr Serbianst Sesothosn Shonasd Sindhisi Sinhalask Slovaksl Slovenianso Somalies Spanishsu Sudanesesw Swahilisv Swedishtg Tajikta Tamilte Teluguth Thaitr Turkishuk Ukrainianur Urduuz Uzbekvi Vietnamesecy Welshxh Xhosayi Yiddishyo Yorubazu Zulu
by

Soal Persidangan Virtual HRS, Hamdan Zoelva: Perma Nomor 4 2020 untuk Bantu Pencari Keadilan Bukan Mencederai

-Ketua Umum SI
Print Friendly, PDF & Email

PR DEPOK – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva baru-baru ini membuat sebuah cuitan terkait proses persidangan virtual, yang kebetulan baru digelar perdana terhadap Habib Rizieq Shihab.

Untuk diketahui, proses persidangan Habib Rizieq yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur tersebut sempat terhambat lantaran koneksi internet yang buruk.

Habib Rizieq sebagai terdakwa tampak beberapa kali menginterupsi karena mengaku tak bisa mendengar dengan jelas suara dari pengadilan.

Hambatan semacam itu lantas disinggung dan dijelaskan oleh Hamdan Zoelva melalui akun Twitternya @hamdanzoelva pada Selasa, 16 Maret 2021.

Dalam cuitannya, Hamdan memang menyadari bahwa peradilan yang dilakukan secara daring merupakan hal yang pasti terjadi di masa pandemi Covid-19.

“Peradilan secara daring adalah keniscayaan di masa pandemi,” kata Hamdan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 17 Maret 2021.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK Ingatkan Frase Agama Bukan Hanya Bunga-Bunga
Meski demikian, Hamdan mengingatkan agar persidangan yang dilakukan virtual itu tidak menyalahi prinsip fair trial atau peradilan yang adil.
Dia kemudian mengutip Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Eletronik.
Menurutnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 itu dibuat bukan untuk mencederai, melainkan untuk membantu mencari keadilan.
“Namun hal itu jangan sampai melanggar prinsip ‘fair trail.’  Perma no 4/ 2020 dibuat untuk membantu pencari keadilan. Bukan mencederai,” ucapnya.
Salah satu dari banyaknya masalah dalam persidangan secara daring, dikatakan Hamdan, adalah yang terjadi pada persidangan Habib Rizieq, yaitu masalah koneksi internet.

“Persoalan pembuktian, kendala utama dalam sidang secara online/daring. Banyak masalah teknis yang bisa muncul. Kendalan jaringan,” ujar Hamdan menambahkan.

Selain itu, menurutnya masalah lain yang mungkin terjadi adalah tidak adanya kuasa hukum yang mendampingi saksi jiga sempirnya ruang bicara bagi saksi.
“terdakwa tidak didampingi kuasa hukum atau saksi tidak bisa bebas berbicara,” katanya.
Dengan masalah-masalah yang dipaparkan tersebut, Hamdan menyarankan agar dilakukan kembali evaluasi yang menyeluruh dalam pelaksanaan peradilan yang dilakukan secara daring.
“Perlu evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaannya,” ucap Hamdan menutup pernyataan.
Seperti diberitakan sebelumnya, koneksi internet yang buruk membuat proses persidangan perdana Habib Rizieq terhambat.
Habib Rizieq sempat terlihat geram lantaran tidak mendengar dengan jelas suara dari pengadilan dan kondisi tersebut merugikan dirinya.
Habib Rizieq saat itu meminta agar persidangan dilakukan secara langsung dan ia menyatakan siap untuk hadir.
Akibat hambatan tersebut, agenda pembacaan dakwaan ditunda hingga Jumat, 19 Maret 2021 mendatang.***

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva Apresiasi KPK Terbitkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim dan Hentikan Perkara Korupsi BLBI

sumber: depok.pikiran-rakyat.com

Don't Miss

News Feed

Ketua Umum SI|April 10, 2021
Jakarta, Inisiatifnews.com – Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) telah kehilangan nahkodanya setelah Kiai Aselih Ridwan meninggal dunia pada 12 Januari 2021 lalu. Rencananya,

Ketua Umum SI|April 4, 2021
RMOLJateng. Apresiasi tinggi diberikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Hamdan Zoelva atas penerbitan SP3 untuk tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Ketua Umum SI|April 3, 2021
PR TASIKMALAYA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva turut menanggapi keputusan KPK mengeluarkan SP3 pada kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

Ketua Umum SI|April 3, 2021
PR DEPOK – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambil keputusan atas kasus Sjamsul Nursalim.

Ketua Umum SI|April 3, 2021
PR CIREBON – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva, ikut menanggapi dikeluarkannya SP3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sjamsul Nursalim