TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Rencana kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, di Makassar, Kamis (18/3/2021), disambut hangat Aldy Thamrin selaku ketua umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Makassar.
Aldy Thamrin menganggap kedatangan Joko Widodo merupakan sinyal percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Selain itu ada beberapa hal yang ingin disuarakan oleh Ketua SEMMI Makassar kepada Presiden Jokowi diantaranya perihal kemunduran demokrasi dimasa kepemimpinan presiden joko widodo.
Menurut peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, Australia, mengatakan 22 tahun setelah reformasi demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya.
Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi Indonesia adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Dalam berbagai kesempatan Jokowi sering menyuarakan komitmennya dalam menjaga demokrasi bahkan meminta untuk di kritik.”
“Tapi pada kenyataannya, disetiap dinamika demokrasi yang hadir, mahasiswa senantiasa mengawal dan menjadi garda terdepan namun selalu saja diiringin dengan tindakan represif yang mengakibatkan kerusuhan,”
“Bahkan jatuhnya korban jiwa, ini adalah tanda pemerintah hari ini anti-demokrasi,” tutur Aldy, Senin (15/3/2021).
Diantaranya adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Serta Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUUCIPTAKER) walau ditentang banyak pihak.
Sikap aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi di berbagai kota yang menolak kebijakan pemerintah juga diwarnai tindakan represif anti-demokrasi.
“Diantaranya Mahasiswa Unibos Makassar yang nyaris tewas setelah terlindas mobil aparat kepolisian dan Dua mahasiswa tewas setelah bentrok dengan polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara,”
“Puluhan mahasiswa ditangkapi; aktivis ditahan; dan bahkan pemerintah akan memberi sanksi universitas yang mahasiswanya terlibat unjuk rasa.” pungkasnya.
Ini adalah rentetan dari beberapa kebijakan yang muncul pada era kepemimpinan Jokowi, yang telah mengikis demokrasi di Indonesia.
Selain itu para elit politik, baik yang mendukung pemerintah maupun tidak, terlihat semakin kompak dalam melemahkan demokrasi.
Pada seluruh RUU dan UU yang kontroversial, peta dukungan politik menyebar ke fraksi oposisi yang dimotori oleh lawan politik Jokowi, Prabowo Subianto.
Ini terlihat dari tidak adanya penolakan dari kubu oposisi terhadap RUU dan UU kontroversial yang dibahas di DPR. Seluruh fraksi setuju.
Atas dasar itulah Aldy Thamrin memastikan akan melakukan aksi demonstrasi untuk menyambut Presiden Joko Widodo pada 18 maret mendatang.(*)
Editor: Alfian
sumber: makassar.tribunnews.com
