by

Poin Investasi Miras tak Cukup Hanya Dicabut dari Perpres

Print Friendly, PDF & Email

Presiden harus menerbitkan perpres baru yang berisi perubahan dalam Perpres 10/2021.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Febrianto Adi Saputro, Novitan Intan, Antara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menghapus lampiran poin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang pembukaan investasi industri minuman keras (miras) yang mengandung alkohol. Namun, langkah pencabutan lampiran ini dinilai belum cukup.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pencabutan ketentuan tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal harus diikuti dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi peraturan tersebut.

“Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan lampiran yang terkait dengan minuman keras,” kata Yusril Ihza saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/3).

Yusril mengatakan, dengan penerbitan peraturan baru yang merevisi Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, persoalan pengaturan investasi minuman keras tersebut telah resmi dihapus dari norma hukum positif di Indonesia. Sementara, ketentuan-ketentuan lain yang memberikan kemudahan terhadap investasi dalam peraturan tersebut, Yusril memandang tidak mengandung masalah yang serius sehingga tidak perlu segera direvisi.

Terkait penolakan terhadap bagian tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal, Yusril menilai, itu merupakan hal yang wajar di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Di negara sekuler seperti Filipina saja, Gloria Macapagal Arroyo ketika menjabat sebagai presiden pernah memveto pengesahan RUU tentang Kontrasepsi yang telah disetujui senat, karena mempertimbangkan Gereja Katolik Filipina yang menentang keluarga berencana karena dianggap tidak sejalan dengan doktrin,” kata Yusril.

Bila di negara yang mengaku sekuler ternyata pertimbangan keagamaan tetap menjadi hal yang penting, Yusril mengatakan, negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya berbuat lebih daripada itu. Menurut Yusril, keyakinan keagamaan wajib dipertimbangkan dalam negara merumuskan kebijakan apa pun.

Langkah tersebut tidak akan otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi tetap menjadi negara yang berdasarkan Pancasila. “Saya kira, di negara yang berdasarkan Islam pun, pengaturan bagi kepentingan pemeluk-pemeluk agama selain Islam tetap ada. Hak warga negara selain Muslim wajib dilindungi dan dijamin negara yang berdasarkan Islam,” ujarnya pula.

Senada dengan Yusril, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva meminta pemerintah bergerak cepat untuk segera menerbitkan revisi Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Tokoh yang juga menjabat Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini memandang, pencabutan lampiran terkait investasi miras yang disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa (2/3) perlu diikuti dengan penegasan berupa revisi beleid terkait.

BACA JUGA:   Kesepakatan Pemerintah dan Ormas Islam Soal Idul Adha, Ini Isinya

“Presiden tentu harus membuat perubahan perpres 10/2021, yaitu dengan melakukan perubahan pada bagian lampiran yang mencantumkan investasi bidang usaha dengan syarat tertentu khusus investasi minuman keras dihapus, yaitu pada butir 31,32, dan 32,” kata Hamdan saat dihubungi, Rabu (3/3).

Poin mengenai investasi miras memang tertuang dalam lampiran III perpres butir 31 sampai 33, dengan rincian untuk industri miras mengandung alkohol, industri minuman anggur, dan industri minuman mengandung malt. Untuk ketiga sektor industri itu, investasi bisa dilakukan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua.

Namun, Hamdan menambahkan bahwa Presiden Jokowi masih perlu memperhatikan poin lain mengenai perdagangan eceran dan kaki lima untuk miras atau minuman beralkohol. Hal ini diatur dalam butir 44 dan 45, lampiran III Perpres 21 tahun 2021. Menurutnya, presiden juga perlu menegaskan bahwa tidak hanya investasinya saja yang ditutup, tetapi juga perdagangan ecerannya dilarang.

“Harus ada ketegasan juga untuk bidang usaha perdagangan eceran dan kali lima minuman keras yang tidak ditegaskan oleh presiden pada pernyataan lisannya. Seharusnya dihapus juga butir 44 dan 45 lampiran. Karena, kalau tidak dihapus, membuat distribusi minuman keras tumbuh di mana-mana,” ujar Hamdan.

photo

Investasi minuman keras (miras) berpeluang masuk ke semua provinsi (ilustrasi) – (republika)

Menyusul dicabutnya lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait oleh Presiden Jokowi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan telah menutup sistem perizinan investasi terkait miras. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot, mengatakan dengan dicabutnya peraturan tersebut, setiap pengajuan perizinan tidak akan bisa diproses.

“Karena ini sudah dicabut, berarti dalam setiap perizinan yang ada di BKPM itu seluruh untuk industri minol ini kita tutup,” kata Yuliot dalam diskusi daring yang digelar Angkatan Muda Kabah (AMK) PPP, Rabu (3/3).

Ia menjelaskan, jika sistemnya tidak ditutup, ketika ada orang yang mengajukan sistem, maka perizinan akan bisa terbit dengan sendirinya. Oleh karena itu, Yuliot menjelaskan, untuk mencegah masuknya pengajuan izin investasi, BKPM akan menutup sistem online single submission yang ada di BKPM.

Sementara itu, untuk eksisting industri, jika ada perubahan yang dilakukan dalam izin usahanya, Yuliot memastikan BKPM juga tidak akan mengeluarkan persetujuan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Ia mencontohkan, jika industri yang ada saat ini ingin mengubah kepemilikan saham, atau mengubah lokasi industri, maka BKPM tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur Peraturan Nomor 17 Tahun 2019.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko ke Menkumham Tidak Ada Dasar Hukum

“Jadi, ini sebenarnya saringan-saringan untuk itu sudah dilakukan. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya pengaturan di dalam Perpres 10 tahun 2021 ini, nanti bagaimana rumusan perubahannya kami dari BKPM akan ikut mengawal dan juga akan ikut nanti kalau memang ada terkait dengan minol ini bagaimana tidak bebas dilakukan oleh masyarakat,” katanya menjelaskan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatatkan empat provinsi di Indonesia yang memberikan sumbangan cukai dari minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Keempat provinsi tersebut meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Berdasarkan data DJBC Kementerian Keuangan, penerimaan cukai minuman beralkohol dari empat provinsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat sejak 2016 penerimaan cukai minuman beralkohol di Bali sebesar Rp 469 miliar, pada 2017 sebesar Rp 566 miliar, pada 2018 sebesar Rp 795 miliar, pada 2019 sebesar Rp 916 miliar, pada 2020 sebesar Rp 673 miliar, dan Januari 2021 sebesar 27 miliar.

Direktur Kepabean Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kemenkeu Syarif Hidayat mengatakan tren penerimaan cukai minuman beralkohol mengalami kenaikan setiap tahunnya karena sudah mulai bisa menggantikan miras impor.

“Pada 2020 karena pandemi agak terganggu, seperti di Bali, konsumen miras terbesarnya adalah turis asing. Jadi, turis asing sudah tidak ada, makanya terjadi penurunan produksi yang signifikan,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (3/3).

Selanjutnya penerimaan cukai minuman beralkohol di Nusa Tenggara Timur pada 2016 sebesar Rp 745 juta, pada 2017 sebesar Rp 370 juta, pada 2018 sebesar Rp 310 juta, pada 2019 sebesar Rp 807 juta, pada 2020 sebesar Rp 667 juta, dan Januari 2021 sebesar Rp 61,38 juta atau turun 90,80 persen dibandingkan posisi akhir 2020.

Secara total penerimaan cukai minuman beralkohol di Bali, NTB, dan NTT (Atambua, Denpasar, Kupang, Mataram, Maumere, Ngurah Rai, dan Sumbawa) pada 2016 sebesar Rp 471 miliar, pada 2017 sebesar Rp 567 miliar, pada 2018 sebesar Rp 795 miliar, pada 2019 sebesar Rp 917 miliar, pada 2020 sebesar 673 miliar, dan Januari 2021 sebesar Rp 27 miliar.

Sementara, penerimaan cukai minuman beralkohol di Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada 2016 sebesar Rp 5,67 miliar, pada 2017 sebesar Rp 5,90 miliar, pada 2018 sebesar Rp 12,62 miliar, pada 2019 sebesar Rp 19,8 miliar, pada 2020 sebesar Rp 12,69 miliar, dan pada Januari 2021 sebesar Rp 1,33 miliar.

“Keempat provinsi dari 2016 sampai 2019 menunjukkan kenaikan terus. Namun, pada 2020 keempat provinsi tersebut turun,” ucapnya.

sumber: republika.co.id

News Feed