by

GMJB Unjukrasa di Depan Istana Negara Menuntut Rezim Jokowi yang Mundur Karena di Nilai Gagal

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA— Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Terdiri Dari GMNI JAKPUS, GMNI JAKBAR, GMKI JAKARTA, SEMMI JAKPUS, HMI JAKPUSTARA & HMI JAKTIM yang Tergabung Dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) mengelar demonstrasi di depan Istana negara, Jakarta pusat, Jumat, (19/02/2021).

Aksi demo ini menuding bahwa Rezim pemerintahan Jokowi Gagal Lagi, pasalnya, ​kehadiran rezim Jokowi mulai dari awal periode menjabat, sejenak hanya memberikan harapan janji baru bagi masyarakat. Karena pribadi Jokowi dinilai sangat bersahabat dengan masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

“Orang-orang kemudian berpikir bahwa dibawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan benar-benar maju dan menjadi lebih baik, apakah persoalan sosial yang terjadi akan terselesaikan? namun kenyataan nya tak seperti yang diharapkan,” ujar Abdul Hakim El selaku Pj Ketum HMI Jakarta timur yang juga koordinatoor aksi demo, Jakarta, jumat(19/02).

Senanatha Ketum SEMMI JAKPUS menegaskan, bahwa harapan itu pun diperkuat dengan pidato presiden Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 ketika dia dilantik menjadi Presiden untuk yang pertama dan kedua kalinya.

Dalam pidatonya, dia bahkan berjanji akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membuat masyarakat merasakan langsung pelayanan pemerintah. Namun seperti nya semua itu hanya janji manis dari presiden Jokowi untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Pada dasarnya Negara Indonesia tidak menjadi lebih baik dibawah pemerintahan Rezim Jokowi.

Adapun penyampaian dari Ketua Umum HMI JAKPUSTARA Badai Ahtadera “Persoalan sosial yang tidak pernah selesai dibawah pemerintahan rezim Jokowi, mulai dari tahun 2014 sampai saat ini, banyak polemik yang muncul akibat dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat,” ujar nya saat diwancarai oleh wartawan.

Pun Panji Utomo Ketua Umum GMNI JAKBAR menegaskan, mulai dari persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus meningkat setiap tahun nya dan tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah, “Memang dari awal Jokowi memimpin dia tidak menaruh perhatian khusus pada persoalan HAM, Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus pelanggaran HAM paling banyak dan hal itu tidak berkurang sama sekali, sebaliknya kasus HAM terus meningkat dan tidak pernah menemukan titik terang dalam penanganan nya,” katanya.

BACA JUGA:   Karena Ini, Mahasiswa Akan Datangi Kantor dan Rumah Luhut Panjaitan Ramai-Ramai

Bahkan selalu ada indikasi kuat keberpihakan ketika kasus HAM melibatkan aparat negara. Ini merupakan bukti bahwa Jokowi gagal mengatasi persoalan HAM dalam Negara.

Sementara Joy Perwakilan SAPMA JAKUT memaparkan dalam orasinya “Bahwa persoalan korupsi, pada saat ini korupsi merajalela di rezim Jokowi, karena kasus korupsi banyak melibatkan orang-orang dekat Jokowi, mulai dari kabinet menteri nya sampai pada keluarganya, miris nya lagi, anak Jokowi yang sempat terduga terlibat dalam kasus korupsi bansos,” katanya.

“Janji Jokowi dalam pelantikannya akhir nya gagal, karena tindakan orang-orang terdekat dia dan tidak bisa dia atasi. Ada juga persoalan lingkungan hidup yang terus mengalami kerusakan akibat kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada pelestarian lingkungan hidup. Seperti kebakaran hutan di Kalimantan menjadi salah satu bukti bahwa rezim Jokowi tidak pernah memikirkan kelestarian lingkungan hidup Indonesia,” sambungnya mengatakan.

Begitu pun penyampaian Coky selaku Sekum GMNI JAKPUS dalam orasinya, bahwa Kehadiran RUU Cipta Kerja dalam konsep Omnibus Law juga menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan kaum buruh. Ini juga merupakan bukti bahwa Jokowi tidak memihak kepada masyarakat kecil.

“Lalu keterlibatan anak kandung dan mantu Jokowi dalam pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah, memberikan kita gambaran betapa otoriternya Jokowi yang dinilai mencoba membangun suatu dinasti keluarganya di Indonesia, hal ini juga dianggap menyelipkan sistem monarki dalam sistem demokrasi kita. Selain itu, persoalan Covid yang tak kunjung menemukan titik terang, jika kita melihat data, angka kasus Covid terus meningkat, bahkan sudah mencapai satu juta lebih kasus. Hal ini membuktikan bahwa Rezim Jokowi tidak mampu menangani persoalan Covid-19, bahkan kemunculan vaksin masih menjadi perdebatan dalam masyarakat, karena dianggap tidak menghilangkan Covid-19, tetapi hanya mencegah dengan memperkuat imun tubuh, kalau begitu apa bedanya vaksin dengan vitamin. Bahkan kebijakan untuk mengenai denda bagi masyarakat yang tidak mau menerima vaksin sampai pada ancaman tidak meberikan bantuan menjadi bukti bahwa Jokowi gagal,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Sekum SEMMI Jakpus: Selama di berlakukannya PPKM banyak petugas yang menegur si pelanggar dengan arogan

“Selain itu adanya unsur mengekang masyarakat dalam kebijakan yang terkesan menindas. Sebab adapun kemerosotan ekonomi yang dialami negara dalam Rezim Jokowi, bahkan akan berdampak Indonesia akan terancam akan resesi,” paparnya.

Berdasarkan keterangan tertulis yang dihimpun juga dari aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu menuntut juga dalam hal ini sebab dinilai bila melirik melalui realitas tersebut bahwa pihak nya menyatakan Rezim Jokowi Gagal lagi, sebab;

1. Kasus pelanggaran HAM yang terus bertambah dan tak terselesaikan di Era Rezim Jokowi.
2. Korupsi menjadi merajalela di pemerintah era Rezim Jokowi
3.Lingkungan yang terus rusak di Era rezim Jokowi
4. Monarki dalam demokrasi, rezim Pelacur demokrasi
5. Vaksin sama dengan vitamin
6. Ekonomi yang mengalami penurunan di Era Rezim Jokowi
7. Konflik sosial karena Omnibus Law
8. Serta kami menuntut agar MPR RI segera menggelar sidang istimewa.(Bar/rilis)

sumber: mediaindonesiaraya.co.id

News Feed