HNW Kisahkan Peran Ulama dalam Perumusan Pancasila

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengulas peran penting ulama dalam perumusan hingga implementasi Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Para ulama dikatakan Hidayat berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa.

Menurut Hidayat ulama yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan PUI serta Partai Islam, meliputi Syarikat Islam, Penyadar, PII atau Partai Masyumi ikut berjasa dalam menyelamatkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia berpesan agar perjuangan itu dijadikan teladan dan diambil sebagai pelajaran oleh umat Islam di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara online dengan para Ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pinang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Sebelum Indonesia merdeka, Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan. Dan setelah merdeka, kita memilih negara kesatuan republik Indonesia. Karena negara federal, cocoknya digunakan untuk negara daratan seperti Amerika Serikat. Sedangkan, negara kepulauan seperti Indonesia, sangat tidak cocok dengan bentuk negara federal atau serikat, karena akan mudah dipecah belah,” kata Hidayat.

Ia melanjutkan eksistensi NKRI sempat kembali terancam dengan agresi militer Belanda pada 1948. Saat itu tokoh Partai Islam Masyumi Sjafruddin Prawiranegara muncul sebagai penyelamat NKRI dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948.Hidayat menjabarkan Belanda sempat membonceng tentara Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Untuk menangkal tindakan tersebut KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah mengumpulkan para Ulama se-JawaTimur dan Madura, dan pada 22 Oktober 1945 mengobarkan fatwa-resolusi Jihad bela Republik Indonesia gagalkan manuver Belanda.

Tidak berhenti di situ, Belanda melanjutkan tindakannya untuk mengganggu kedaulatan NKRI. Puncaknya dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), 27 Desember 1949 muncul keputusan pengakuan Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Belanda kembali melakukan penetrasi melalui KMB. Mereka mengakui Indonesia merdeka, tetapi dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, bukan NKRI. Indonesia dibelah menjadi 16 negara serikat,” papar Hidayat.

Berangkat dari sejarah tersebut, Hidayat menyatakan umat Islam di Indonesia perlu meneladani perjuangan para ulama di masa lalu dengan ikut menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Di sisi lain, ia meminta agar umat Islam di Indonesia tidak dipojokan sebagai anti-Pancasila maupun anti-NKRI, karena itu tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sudah tercatat.Manuver Belanda, sambung Hidayat, bisa kembali digagalkan oleh tokoh Partai Masyumi, M Natsir. Sebagai Partai yang menolak KMB, M Natsir bertemu dengan banyak tokoh daerah juga dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RIS, dari yang paling kanan hingga kiri, termasuk dengan Ketua Partai Katolik dan Kristen. Kemudian M Natsir berpidato pada 3 April 1950, di depan sidang DPR RIS, agar Indonesia kembali menjadi NKRI.

“Melalui pidato yang dikenal dengan mosi integral itu, Pak Natsir mengoreksi RIS, dan agar Indonesia kembali ke cita-cita awal Indonesia merdeka, yakni NKRI. Beliau menyampaikan hal itu dari aspirasi rakyat, dan berhasil mengkomunikasikan dengan partai lain di parlemen, sehingga semua setuju untuk kembali ke negara kesatuan,” jelasnya.

“Jangan ada Indonesiaphobia, tapi jangan juga Islamophobia. Itulah pentingnya Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) dan Jas Hijau (Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama),” pesan Hidayat.

“Sejarah tersebut perlu dipahami agar kita semakin mengenal, menyayangi, dan mencintai NKRI ini, dan berani mengkoreksi apabila ada tindakan dari siapapun yang menyimpang dari kesepakatan dan tujuan kita bernegara, dengan Pancasila dan NKRI-nya,” pesannya.

sumber: news.detik.com