by

Begini Respon Keras PB SEMMI soal WNA Jadi Kepala Daerah Terpilih

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta, Inisiatifnews.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) merespon keras tentang status dwi kewarganegaraan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT yakni Orient Riwu Kore yang diketahui masih berkewarganegaraan Amerika Serikat.

“Kami menyayangkan terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua justru warga negara AS, ini memalukan citra demokrasi negara kita,” kata Direktur LBH PB SEMMI, Gurun Arisastra di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Dirinya menyampaikan kekecewaannya lantaran informasi status ganda kewarganegaraan Bupati Orient Riwu Kore diketahui masih warga negara AS disampaikan kepada publik setelah pelaksanaan pilkada selesai.

Menurutnya, ini adalah kesalahan fatal dari penyelenggara pemilu yang seharusnya tidak perlu terjadi.

“Ada sebuah keteledoran, kurang teliti dan selektif KPU NTT, kenapa ini bisa lolos sampai tahap pilkada selesai, tinggal pelantikan, ini yang buat kecewa,” ujarnya.

Gurun menilai semestinya penelusuran atau pengecekan kembali status kewarganegaraan orang tersebut bukan hanya melalui satu pintu kependudukan dan catatan sipil saja, akan tetapi meminta informasi Kedutaan Besar Amerika Serikat secara pasti sebelum dilaksanakan pencoblosan pemilihan kepala daerah.

BACA JUGA:   PB SEMMI Luncurkan SDI Mahasiswa pada Acara Milad ke 65 Tahun

“Semestinya pengecekan bukan melalui satu pintu yakni dukcapil saja, namun aktif menanyakan pada kedubes AS sampai mendapat informasi yang sudah pasti sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan,” tegasnya.

Advokat muda ini menilai kegagalan penyelengaraan pemilihan umum pada Kabupaten Sabu Raijua NTT karena lalai meloloskan Orient Riwu Kore yang merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga sampai terpilih menjadi Bupati, maka Ketua KPU NTT layak dicopot.

“Ketua KPU NTT layak dicopot, karena gagal melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pilkada akibat meloloskan seseorang yang masih berstatus warga negara asing,” kata Gurun.

Lebih lanjut, Gurun menambahkan bahwa Orient Riwu Kore yang terpilih menjadi Bupati Sabu Raijua NTT pada pilkada 2020 secara hukum dinilai batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, karena legal standing yakni kedudukan hukumnya tidak terpenuhi.

“Orient Riwu Kore secara hukum tidak dapat dilantik, batal demi hukum dia, artinya demi hukum batal dengan sendirinya karena legal standing atau kedudukan hukum dia sebagai WNI masih bermasalah, kita tidak menganut prinsip dwi kewarganegaraan,” tandasnya.

BACA JUGA:   Sambut Ramadhan, SEMMI Tangsel Gelar Dapur Ramadhan

Dirinya menilai bahwa aturan dalam Undang-Undang memang tidak secara jelas mengkonstruksikan batal demi hukum bagi kepala daerah yang tidak memenuhi syarat, namun Kemendagri tak perlu khawatir karena ada kewenangan diskresi sepanjang untuk kepentingan rakyat dan mendesak.

“UU memang tidak secara jelas mengkonstruksikan batal demi hukum bagi kepala daerah yang tidak memenuhi syarat, namun Kemendagri tidak perlu khawatir ada asas diskresi yang dapat digunakan sepanjang itu demi kepentingan rakyat dan mendesak,” papar Gurun.

Gurun menjelaskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia harus berani mengambil keputusan terhadap masalah ini, ini bukan masalah yang biasa tetapi masalah yang luar biasa karena meloloskan warga negara asing menjadi Bupati dalam Negara Indonesia merupakan bentuk penghianatan terhadap bangsa dan negara.

“Kemendagri harus berani bukan hanya mengambil sikap tetapi keputusan, ini bukan masalah yang biasa, ini masalah luar biasa meloloskan warga negara asing menjadi Bupati dalam negara kita Indonesia merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara,” tutupnya. []

sumber: inisiatifnews.com

News Feed