Terbukti Melanggar, Hamdan Zoelva Minta Bawaslu Berani Gugurkan Paslon

1. Wali Kota Bandar Lampung diduga berperan aktif dalam praktik pelanggaran

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN (Antara/Dian Hadiyatna)

Salah satu jenis pelanggaran yang terungkap dalam persidangan ialah dugaan pembagian Bantuan Sosial COVID-19 berupa beras 5 kilogram yang didanai APBD Kota Bandar Lampung kepada seluruh warga masyarakat secara merata.

Praktik itu dilakukan atas nama Walikota Herman H.N., yang diduga menyampaikan pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor Urut 03.

2. Hamdan menggunakan Pasal 73 Ayat 4

Hamdan Zoelva (IDN Times/Istimewa)

Dalam proses persidangan, Hamdan yang dihadirkan sebagai saksi ahli menjelaskan ganjaran bagi pemberi dan penerima politik uang, yakni Pasal 73 Ayat 4.

Regulasi itu berbunyi: “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung”.

3. Bawaslu diminta adil dan merujuk fakta persidangan

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Bagi Hamdan, peristiwa ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni subjek yang melakukan pelanggaran dan persoalan keadilan dan kesetaraan. Pelanggaran yang dilakukan petahana dalam mendukung salah satu pihak, masuk dalam sanksi pembatalan pemilu.

“Kasus pelanggaran TSM adalah kewenangan Bawaslu untuk dapat memutuskan. Jika terbukti ada pelanggaran TSM yang dilakukan oleh salah satu paslon, maka Bawaslu berhak untuk mendiskualifikasi paslon tersebut”, ujar Hamdan dalam keterangan yang diterima pada Selasa (26/1/2021).

Kasus pelanggaran TSM yang dilakukan Eva-Deddy pada Pilkada Kota Bandar Lampung masih berlanjut karena Paslon nomor urut 03 melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung (MA). Hamdan berharap agar putusan hakim di MA nanti harus adil dan berdasarkan pada fakta juga bukti-bukti persidangan.

4. Optimistis memenangi sidang

Ilustrasi hukum (IDN Times/Sukma Shakti)

Koordinator Kuasa Hukum Paslon 02 (Yusuf Kohar-Tulus Purnomo), Ahmad Handoko,, optimistis jika MA akan menolak permohonan Paslon 03.

“Putusan pada sidang Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon 03 sudah tepat dan sesuai undang-undang. Kami yakin MA menolak permohonan dari pemohon dan harapannya MA bisa memutuskan perkara ini secara objektif serta sesuai undang-undang,” ujar Handoko.