RM.id Rakyat Merdeka – Sengketa Pilkada di Kota Bandar Lampung yang kini ditangani Mahkamah Agung (MA), bukan lagi sekadar isu lokal, tapi sudah jadi isu nasional yang layak dipelototi sampai tuntas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengingatkan para hakim MA bahwa sengketa ini perlu jadi perhatian dan diputuskan dengan adil, demi tegaknya demokrasi.
Menurut Hamdan Zoelva, keputusan Bawaslu Provinsi Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung mendiskualifikasi calon yang telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sudah tepat dan benar.
Umumnya, pihak yang melakukan pelanggaran TSM adalah petahana, tetapi di Kota Bandar Lampung, ceritanya sedikit berbeda. Sesuai temuan Bawaslu, yang melakukan pelanggaran TSM adalah Walikota Bandar Lampung saat ini, Herman HN. Sementara yang didiskualifikasi adalah paslon nomor 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Eva adalah istri Herman.
Pelanggaran yang dilakukan, antara lain penggunaan dana bantuan Covid-19 berupa pembagian beras untuk masyarakat yang disisipi pesan memilih paslon 03. Selain itu, ada pemberian uang transport kepada 100 orang pengurus PKK di setiap kelurahan. Juga, pengerahan aparat pemerintahan setempat untuk memenangkan paslon 03.
Berbagai pelanggaran itu bisa dibuktikan dan terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. Karenanya, setelah memeriksa bukti dan mendengarkan banyak saksi di persidangan, pada 6 Januari lalu, Bawaslu memutuskan mendiskualifikasi paslon 03. Majelis Pemeriksa yang diketuai Fatikhatul Khoiriyah berkesimpulan, perbuatan yang dilakukan Walikota dan jajarannya mempunyai korelasi merugikan paslon lain dan menguntungkan paslon 03.
Keputusan tersebut ditindaklanjuti KPU Kota Bandar Lampung dengan menerbitkan SK yang intinya mendiskualifikasi paslon 03, sehingga kepesertaan Eva-Deddy dalam Pilkada Kota Bandar Lampung, dibatalkan. Paslon yang unggul dalam perolehan suara itu, tak terima, lalu mengajukan kasasi ke MA.
Kasus seperti ini baru pertama terjadi dalam sejarah Pilkada. Karenanya, jadi perdebatan di kalangan praktisi hukum dan pengamat Pemilu. Hamdan Zoelva yang menjadi saksi ahli dalam kasus ini menegaskan, keputusan Bawaslu sudah tepat. Lembaga ini, kata dia, memang diberi kewenangan memutus pelanggaran TSM dan melakukan diskualifikasi kepada paslon yang melakukan pelanggaran. Dan, pelaku pelanggaran TSM, tegas Hamdan Zoelva, bisa dilakukan tidak hanya oleh calonnya, tapi bisa juga pihak lain.
Kepada wartawan di Jakarta, kemarin, Hamdan Zoelva menjelaskan, dalam Undang-Undang Pilkada yang baru yaitu Perppu No 1 tahun 2014 dengan perubahannya, disebutkan, penyelesaian perkara pilkada dibagi dua. Satu, perselisihan hasil yang diselesaikan oleh MK. Kedua, perselisihan pelanggaran dalam proses, seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana, yang diselesaikan oleh masing-masing institusi yaitu, Panwas, Bawaslu, Polisi dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan undang-undang tersebut, kata Hamdan Zoelva, maka MK kini tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan atau memutus perkara terkait pelanggaran TSM. Ini sekarang menjadi kewenangan Bawaslu. “Undang-undangnya sudah menunjuk dengan tegas, silakan dibaca Pasal 135 Undang-Undang Pilkada,” ujarnya.
“Dan, sesuai undang-undang pula, jika terbukti ada pelanggaran TSM, maka paslon yang melakukan atau yang diuntungkan, didiskualifikasi,” tambahnya.
Di Pilkada Kota Bandar Lampung, yang melakukan pelanggaran TSM adalah pihak lain. Bagaimana ini? Menurut Hamdan Zoelva, pelanggaran TSM adalah pelanggaran yang melibatkan aparat, baik aparat pemerintahan atau penyelenggara pemilu. Selain itu, direncanakan secara rapi dan matang, serta berdampak luas pada hasil Pemilu. Hamdan Zoelva memaparkan Pasal 73 UU Pilkada, dimana, ayat 1-4 harus dipahami secara utuh. Ayat 1 menunjuk kepada pelanggaran yang dilakukan calon dan atau tim kampanye.
Sementara ayat 4 memperluas pelaku pelanggaran, yaitu anggota partai politik, tim kampanye dan relawan, atau pihak lain. Pihak lain ini bisa menyasar siapa saja. “Jadi pelanggaran yang dilakukan kepala daerah aktif, mendukung salah satu paslon, itu termasuk kategori pihak lain. Sehingga, meskipun yang melakukan pelanggaran dalam hal ini pihak lain, yaitu walikotanya, tetapi ada paslon yang diuntungkan. Karenanya, itu bisa disanksi diskualifikasi,” katanya.
Dia mengingatkan prinsip keadilan universal: nullus commodum capere potest de injiria sua propia. Artinya, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip inilah yang digunakan MK dalam membatalkan hasil pilkada atau membatalkan paslon karena melakukan pelanggaran TSM, seperti dalam kasus perselisihan di Pilgub Jawa Timur 2008 dan perselisihan hasil Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010, dan berbagai daerah lainnya.
Hamdan Zoelva mengatakan, kalau pihak lain sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran TSM, dan nyata-nyata membantu salah satu pasangan calon, maka jelas, tidak adil bagi pihak lain. Apalagi dalam kasus ini, nyata hubungan antara birokrasi, pejabat ASN dengan paslon 03. “Ini ada hubungan nyata, yang bisa dibuktikan, bahwa mereka memang melakukan itu dalam rangka memenangkan salah satu paslon,” katanya.
Penting bagi hakim MA memutus kasus ini dengan adil. Jika pelanggaran yang demikian itu tidak dikategorikan pelanggaran TSM, bisa jadi preseden buruk. Kuatir, di kemudian hari, akan ada paslon yang bebas menggunakan pihak lain untuk melakukan pelanggaran TSM tanpa tersentuh hukum. Kasus ini sekarang ada di meja MA. Bagaimana hakim akan memutus perkara ini? Hamdan Zoelva mengatakan, dalam kasus ini, ia hanya memberikan pendapat dari sisi keahlian dan pengalamannya. Bagaimana hakim MA akan membuat putusan, tergantung fakta-fakta di persidangan.
“Tapi, kalau ditanya apakah pelanggaran yang dimaksud TSM itu hanya bagi pasangan calon? Bagi saya, tidak. Bisa dilakukan oleh pasangan calon, bisa juga oleh pihak lain. Itu prinsip dasarnya. Itu untuk melindungi tegaknya demokrasi. Nah, kalau tidak bisa dicakup oleh ketentuan itu, maka gampang saja orang memanfaatkan orang lain untuk melakukan pelanggaran. Masa terhadap pelanggaran ini kita tutup mata,” ujarnya.
Kalau MA menolak permohonan kasasi, bisakah paslon yang mendapat suara kedua terbanyak ditetapkan sebagai pemenang? Hamdan Zoelva menjawab, UU tidak memberikan aturan dan penegasan yang pasti. Menurut dia, KPU memiliki kewenangan untuk mengkaji. Apakah Pilkada akan diulang atau paslon yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai pemenang pemilihan.
Pasangan kedua terbanyak dalam pilkada di Kota Bandar Lampung adalah Yusuf Kohar-Tulus Purnomo. Keduanya optimis, putusan MA akan sejalan dengan Bawaslu dan KPU. [BCG]
sumber: rm.id
