Jakarta, Inisiatifnews.com – Pemerintah telah menjalankan program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Program tersebut dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dimulai dengan disuntiknya vaksin kepada Presiden Joko Widodo.
Namun, tampaknya ada yang mengganjal dalam program vaksinasi sebagai upaya penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia, yakni tentang regulasi perlindungan bagi rakyat terhadap program vaksinasi tersebut.
Dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, Marjan Miharja menyampaikan, bahwa sekalipun program vaksinasi sudah dijalankan, ternyata regulasi terhadap perlindungan terhadap program kemanusiaan tersebut belum tersedia. Sehingga tidak jelas apa yang akan dilakukan oleh negara ketika program tersebut terdapat masalah.
“Belum ada sosialisasi atau regulasi yang masif terkait kejadian ikutan pasca vaksin dan tanggung jawab pemerintah jika gagal atau dampak buruk seperti cacat atau bahkan kematian pasca vaksin dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang divaksinasi secara holistik,” kata Marjan Miharja di Jakarta, Sabtu (16/1/2021).
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama yakni diskusi publik yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI), Gurun Arisastra menyampaikan bahwa pihaknya tengah membuka pos bantuan hukum untuk merespon absennya regulasi dari pemerintah itu.
“Kami akan membuka pos bantuan hukum serta mendesak pemerintah membuat regulasi hukum sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat yang divaksinasi,” kata Gurun.
Direktur LBH PB SEMMI itu menilai seharusnya pemerintah sudah menyediakan regulasi saat program vaksinasi dijalankan.
Ini menurut Gurun adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah memberikan perlindungan terhadap rakyatnya yang ikut melakukan vaksinasi tersebut.
“Karena belum ada regulasi hukum terkait tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat jika gagal memberikan perlindungan kepada pihak yang diberikan vaksinasi,” paparnya.
Sebagai langkah awal, Gurun mengatakan pihaknya akan segera mendatangi kantor parlemen untuk berdiskusi dan beraudiensi.
“Organisasi kami PB SEMMI akan upayakan audiensi kepada DPR, MPR, institusi terkait bahkan Presiden, agar menerbitkan regulasi hukum tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pihak yang divaksinasi, serta kami membuka pos bantuan hukum melalui LBH PB SEMMI jika ada masyarakat yang kelak jadi korban dalam program vaksinasi ini,” terangnya.
Bagi Gurun, upaya besar ini perlu dilakukan karena regulasi perlindungan hukum bagi rakyat yang melakukan vaksinasi sangat penting dan mendesak.
“Pendampingan hukum harus dilakukan karena ini menyangkut jiwa, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya. [RED]
sumber: inisiatifnews.com
