by

LBH PB SEMMI : Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Vaksin Apa?

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta |newstipikor.com wakil  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej menyatakan, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara.

Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Dikutip dari Kompas.com, (11/01/2021)

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia merespon pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Dirinya mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab pemerintah jika vaksin tersebut nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat.

“Kalau rakyat menolak vaksin bisa didenda bahkan dipenjara, lalu bagaimana jika vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah? Sejauh mana tanggung jawab pemerintah?.” Ujar Gurun kepada Wartawan, Kamis (14/01/2021)

BACA JUGA:   LBH SEMMI Minta Aparat Polres Jakpus Tangkap Seluruh Pelaku Yang Membacok Kader SEMMI

Gurun menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh lupa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3 menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

“Pemerintah jangan lupa Undang-Undang Kesehatan RI Pasal 5 ayat 3, rakyat boleh menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya.” Ujar Gurun

Lebih lanjut Gurun menambahkan, Pemerintah memang wajib memberikan perlindungan bagi rakyat dengan aturan rakyat harus mengikuti program pemerintah untuk divaksin agar menekan penyebaran virus covid-19, namun pemerintah harus melihat dampak yang terjadi jika program vaksin tersebut gagal memberikan perlindungan bagi rakyat.

“Demi menekan virus covid-19, Pemerintah memang wajib memberikan perlindungan kepada rakyat dengan aturan wajib ikuti untuk divaksin covid-19, namun pemerintah juga harus melihat dong dampaknya jika vaksin tersebut gagal memberikan perlindungan bagi rakyat, jangan salah ini juga bentuk perlindungan.” Ujar Gurun

BACA JUGA:   SEMMI Jakarta Raya : 33 Anggota DPRD DKI Yang Ajukan Interpelasi Soal Formula E Tidak Jelas

Gurun menyampaikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, mengikuti program vaksin memang untuk keselamatan rakyat, namun demi keselamatan rakyat pula pemerintah juga harus melihat jika vaksin tersebut gagal.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, kita jangan hanya melihat upaya menekan angka virus covid-19, tetapi juga melihat dampak vaksin jika gagal  memberikan perlindungan, itu juga demi keselamatan rakyat.” Ungkap Gurun

Dirinya berharap pemerintah menerbitkan regulasi perlindungan terhadap rakyat jika vaksin tersebut gagal nantinya, untuk meyakinkan rakyat vaksin tersebut aman bukan dengan hanya pejabat publik atau negara mengajukan diri untuk divaksin namun juga harus diterbitkan regulasi hukum sebagai bentuk kepastian hukum.

“Pemerintah perlu menerbitkan regulasi atau aturan hukum terkait perlindungan kepada rakyat jika vaksin ternyata gagal memberikan perlindungan kepada rakyat, tidak hanya dengan cara strategi pejabat publik atau negara mengajukan diri terlebih dahulu untuk divaksin, namun terbitkan aturan hukum tanggung jawab pemerintah kepada rakyat sebagai bentuk kepastian hukum.” Tutup Gurun

sumber: newstipikor.com

News Feed