by

LBH PB SEMMI : Rekomendasi Komnas HAM Kurang Jelas

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI), Gurun Arisastra menanggapi rekomendasi Komnas HAM tentang kasus tewasnya 6 orang laskar khusus Front Pembela Islam (FPI).

“Saya mengamati rekomendasi Komnas HAM tentang tewasnya Laskar FPI masih kurang jelas ya,” kata Gurun kepada wartawan, Sabtu (9/1/2021).

Dirinya menyayangkan rekomendasi Komnas HAM menjadi tidak jelas karena hanya menyebutkan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap 4 (empat) orang laskar FPI, sementara tidak disebutkan apakah pelanggaran HAM tersebut masuk dalam kategori berat atau ringan.

“Konferensi Pers Komnas HAM hanya menyebutkan terjadi pelanggaran HAM terhadap 4 orang laskar FPI, namun ini masuk kategori apa?. Pelanggaran HAM berat atau bukan?. Lalu maksudnya pengadilan pidana, itu diajukan pada pengadilan HAM atau pengadilan pidana biasa?. Ini yang menjadi tidak jelas,” ujarnya.

Menurutnya, penentuan jenis atau kategori pelanggaran hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut proses hukum yang akan dijalankan selanjutnya.

“Penentuan jenis atau kategori pelanggaran HAM ini penting karena menyangkut proses peradilan yang akan dijalani ke depan, pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran HAM ringan sistemnya berbeda,” terangnya.

Gurun menjelaskan, jika pelanggaran HAM berat maka hasil penyelidikan atau rekomendasi Komnas HAM disampaikan kepada Jaksa Agung untuk penyidikan dan penuntutan serta proses hukumnya diajukan pada pengadilan HAM.

BACA JUGA:   Ngabalin Upload Foto Hoaks SJ182 Jatuh, PB SEMMI Harap Proses Hukum Jalan

“Sedangkan pelanggaran HAM ringan tidak melalui pengadilan HAM tetapi pengadilan pidana biasa seperti pada umumnya,” imbuh Gurun.

Lebih lanjut, Gurun menambahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM hanya dikenal pelanggaran HAM berat, yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara (Pasal 8 UU 26/2000):

a. Membunuh anggota kelompok;
b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa (Pasal 9 UU 26/2000):

BACA JUGA:   PB SEMMI Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Penerbangan

a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. Penghilangan orang secara paksa; atau
j. Kejahatan apartheid.

Kemudian pelanggaran HAM ringan contoh menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah, menghalangi orang untuk mengeluarkan pendapatnya, melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya melalui proses peradilan biasa pada umumnya.

Advokat muda ini juga menyampaikan kepada semua pihak untuk tetap menghargai keputusan Komnas HAM dan proses hukum yang sedang berjalan.

“Semua pihak harus hormati proses hukum yang sedang berjalan, baik di lembaga Komnas HAM maupun lembaga lainnya,” tutup Gurun. [REL]

sumber: inisiatifnews.com

News Feed