Home Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Hamdan Zoelva: Edarkan Konten FPI Tidak Dapat Dipidana

Hamdan Zoelva: Edarkan Konten FPI Tidak Dapat Dipidana

by admin
3 views

Jakarta, HanTer – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan, Front Pembela Islam (FPI) bukan ormas terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang terlarang di Indonesia. Tetapi FPI organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum. Sehingga tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI.

“Maknanya, FPI bukan Ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang  dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI,” tulis cuitan @hamdanzoelva dikutip Harian Terbit, Selasa (5/1/2021).

Hamdan Zoelva mengatakan, sesuai UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana. Oleh karena itu tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI sehingga siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana.

“Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI,” katanya.

Hamdan menjelaskan, menurut Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, ada tiga jenis ormas, yaitu ormas berbadan Hukum, ormas terdaftar dan ormas tidak terdaftar. “Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan Ormas terdaftar mendapat pelayanan negara,” kata dia.

BACA JUGA:   Pelantikan Pengurus Wilayah SEMMI Sulawesi Barat oleh Sekjend PB SEMMI Saputra Adhi Lesmana

Menurut Hamdan, UU tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan bersyrikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan Ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral.

Akan tetapi, kata Hamdan, negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu Ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas, sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU. Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan.

BEM UI

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho juga mempertanyakan prosedur pembubaran FPI. Karena merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017), yang menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

BACA JUGA:   "Meneguhkan gerakan Syarikat Islam di Jazirah Tanah Mandar" menjadi tema pelantikan Semmi Sulbar

“Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI,” ujar Fajar, Senin (4/1/2021).

Fajar menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. “Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama satu tahun ini kita bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum,” jellasnya.

“Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum,” ujarnya.

Fajar menilai, preseden dibubarkannya FPI dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, karena ormas sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.

sumber: harianterbit.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar Syarikat Islam? Kirim melalui link ini