by

Mantan Ketua MK Sebut FPI Bukan Ormas Terlarang Seperti PKI, Ini Penjelasannya

Print Friendly, PDF & Email

AKURAT.CO, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva membantah tudingan bahwa Ormas Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas terlarang. Sebab, keputusan pemerintah mengenai FPI diketahui bahwa secara de jure, FPI bubar karena sudah tidak terdaftar. Sehingga pemerintah melarang melakukan kegiatan menggunakan simbol atau atribut FPI.

“Maknanya, FPI bukan Ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI,” katanya di akun twitternya @hamdanzoelva yang dipantau akurat.co, Senin (4/1/2021).

Dia mengatakan, berbeda dari dengan Partai Komunis Indonesia yang terlarang berdasarkan ketentuan UU nomor 27/1999 pasal 107a KUHPidana. UU itu tegas menyatakan bahwa menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana. Sebaliknya, kata dia, tidak ada ketentuan pidana penyebaran konten FPI.

BACA JUGA:   Klaim Penetapan KKB sebagai Teroris Sudah Tepat, Hamdan Zoelva: Seharusnya Sudah Lama Dilakukan Pemerintah

“Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yg menggunakan simbol atau atributbl FPI oleh FPI,” ujar Ketua Umum Ormas Syarikat Islam itu.

Dia lantas merujuk putusan MK No. 82/PUU-XI/2013. Dalam keputusan MK itu, ada tiga jenis Ormas yaitu Ormas berbadan Hukum, Ormas Terdaftar, dan Ormas Tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar, tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya. Sedangkan Ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.

BACA JUGA:   Jumhur Hidayat Keluar Penjara, Penangguhan Penahanan Terkabul

“UU tidak mewajibkan suatu Ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan bersyrikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan Ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral,” katanya.

Dia menambahkan, negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu ormas, termasuk juga mencabut pendaftaran suatu Ormas, sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU. Misalnya Ormas itu terbukti merupakan Ormas teroris.

“Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan,” ujarnya.[]

sumber: akurat.co

News Feed