Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) Gurun Arisastra memberikan responnya terhadap kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Kementerian dan lembaga setingkat kementerian yang telah membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Menurutnya, langkah pemerintah membubarkan suatu organisasi masyarakat harus benar-benar dipikirkan secara matang dan mendalam, mengingat terdapat aturan yang mengatur tentang kebebasan berserikat.
“Pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam kenapa FPI harus dibubarkan,” kata Gurun, Rabu (30/12/2020).
Karena jika terdapat oknum ormas tersebut yang melakukan tindakan sweeping yang berujung kepada tindakan melawan hukum, maka sebaiknya pemerintah melalui instrumen hukumnya cukup melalukan penindakan terhadap oknum ormasnya saja.
“Seharusnya oknumnya saja yang dipenjara tidak perlu berlebihan hingga membubarkan ormasnya,” ujarnya.
Ia mengatakan semua juga tahu bahwa bukan hanya FPI yang melakukan tindakan pidana, tetapi ormas lainnya juga banyak yang anggotanya melakukan tindakan pidana. Oleh sebab itu, perlu adanya persamaan di mata hukum yakni asas equality before the law.
“Nah, melihat kondisi ini kenapa hanya FPI yang dibubarkan? Negara harus adil dalam menyikapi persoalan ini,” tandasnya.
Gurun hanya khawatir pemerintah justru dipandang masyarakat dianggap sebagai rezim otoriter dan main pangkas sendiri.
“Jangan sampai negara terkesan tidak adil dan tebang pilih bahkan dapat dinilai abuse of power karena tidak melalui proses penyelesaian keputusan hukum oleh hakim,” tegasnya.
Gurun meminta agar pemerintah tidak melakukan diskriminasi. Semua organisasi yang melanggar hukum harus ditindak dengan tegas, sebab semua sama di depan hukum.
“Jangan bhinneka tunggal ika dan pancasila hanya dipakai menjadi semboyan bernegara, tapi harus diamalkan dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.
Dirinya pula meminta kepada masyarakat untuk menanggapi ini secara bijak, melihat tindakan pemerintah bukan sikap anti islam melainkan sebatas penegakan hukum.
“Pemerintah dan masyarakat harus mengambil pelajaran pembubaran FPI dalam sudut pandang penegakan hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan,” tutupnya.
Alasan pemerintah bubarkan FPI melalui SKB
Perlu diketahui, 6 pimpinan lembaga negara setingkat Menteri hadir dalam jumpa pers Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada hari Rabu (30/12).
Dalam kegiatan tersebut, 6 lembaga setingkat kementerian yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Kominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apapun.
Hal ini lantaran ormas bentukan Habib Rizieq Shihab tersebut tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.
“Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya
masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum,” bunyi salah satu poin putusan di SKB tersebut.
Di sisi lain, SKB 6 lembaga setingkat kementerian itu juga menyebut, bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ormas FPI juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang,” sebut SKB yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej.
Selanjutnya, pemerintah juga menyebut, bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana, disamping itu sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi pidana.
Terakhir, menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum maka pengurus dan/atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum.
Hadir dalam kegiatan konfrensi pers tersebut antara lain ; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dan Sesmenko Polhukam Tri Soewandono. [RED/NOE]
sumber: inisiatifnews.com
