TransisiNews.com – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) menilai pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak bijak karena menyatakan angka covid-19 Kota Bekasi meninggi disebabkan oleh Provinsi DKI Jakarta karena wilayahnya berdekatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur LBH PB SEMMI Gurun Arisastra, S.H., kepada Wartawan di Jakarta, Minggu. 27/12/2020.
“Pernyataan pak Walikota Bekasi yang mengatakan Angka penyebaran virus Covid-19 di Kota Bekasi meninggi akibat berdekatan dengan DKI Jakarta, saya rasa itu tidak bijak ya, tidak berkarakter pemimpin.” Ujar Gurun Arisastra.
Dirinya menyayangkan, Walikota Bekasi sebagai seorang pemimpin semestinya tidak melempar masalah daerahnya dengan alasan akibat dari daerah lain, tindakan semacam itu dapat dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah didaerahnya.
“Sangat disayangkan, sebagai seorang pemimpin tidak boleh begitu, dia harus tangguh, harus kuat apapun keadaan dan kondisinya, tidak boleh menyalahkan keadaan, tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan daerah lain, jangan juga nantinya menyalahkan Presiden, justru nanti dianggap dan dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah daerahnya.” Ujar Gurun
Gurun menilai tingkat angka Covid-19 di Kota Bekasi harus dilihat dari kebijakan daerahnya bukan faktor eksternal luar daerah, kebijakan daerahnya seperti apa, penegakan protokol kesehatan telah ketat atau terjadi pembiaran.
“Permasalahan naiknya angka Covid-19 di Kota Bekasi harus dilihat dari kebijakan daerahnya, bukan faktor eksternal, bagaimana kebijakan penegakan protokol kesehatan di kota bekasi? Telah ketat atau terjadi pembiaran? Saya dapat informasi terjadi dugaan-dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait pembiaran kerumunan.” Ungkap Gurun.
Advokat muda ini juga mengingatkan setiap kepala daerah dapat diberhentikan termasuk Walikota Bekasi jika melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Kepala Daerah dapat diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban, salah satunya menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.” Tutup Gurun. (LS)
sumber: transisinews.com
