LBH PB SEMMI : Musda KNPI Kota Bekasi Diduga Langgar Prokes, Tak Bijak Jika Hukum Diterapkan Tebang Pilih

by admin
1 views

Newstipikor.com | Jakarta (27/12/20) – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) mengatakan Musda KNPI Kota Bekasi pada tanggal 22-23 Desember lalu yang diduga difasilitasi dan diijinkan oleh Walikota Bekasi terjadi dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tidaklah bijak jika tidak dilakukan pemeriksaan hukum terhadap dugaan pelanggaran prokes menciptakan kerumunan oleh Kepolisian.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur LBH PB SEMMI, Gurun Arisastra, S.H., di Jakarta, Minggu (27/12/2020)

“Acara Musda KNPI Kota Bekasi yang diduga diberi ijin dan difasilitasi oleh Walikota Bekasi terjadi dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena menciptakan kerumunan, saya rasa tidaklah bijak jika tidak dilakukan pemeriksaan hukum pelanggaran prokes oleh Kepolisian.” Ujar Gurun

Menurutnya, hukum berlaku kepada semua pihak, tanpa melihat jabatan, suku, agama, ras dan kelompok.

“Negara kita berlandaskan hukum, prinsip dan aturan hukum diterapkan untuk semua pihak, tanpa melihat jabatan, suku, agama, ras, golongan atau kelompok. Maka tidak boleh kita diskriminatif, siapapun yang diduga melakukan pelanggaran maka harus diproses hukum.”

Lebih lanjut Gurun mengingatkan, banyak pihak yang sebelumnya diproses pelanggaran protokol kesehatan, hal ini dilakukan Pemerintah demi menekan penyebaran virus Covid-19 yang sampai saat ini angka penyebarannya masih tinggi. maka sebab kita harus mendukung upaya-upaya pemerintah melalui Kepolisian jika masih ada pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan.

BACA JUGA:   SEMMI Sulbar: Kita Berduka ! Kebakaran maut melanda Lapas Kelas I Tangerang pada 8 September 2021

“Kita semua tahu, dugaan pelanggaran protokol kesehatan menciptakan kerumunan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Shihab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sosok-sosok tersebut dilakukan pemeriksaan hukum oleh Kepolisian, lalu apa yang terjadi pada acara Musda KNPI Kota Bekasi yang diduga diberi ijin dan difasilitasi oleh Walikota Bekasi, itu menciptakan kerumunan, bahkan ada kericuhan, ya tentu juga harus diperiksa, harus diperlakukan sama, kita harus junjung tinggi prinsip equality before the law” Ungkap Gurun

Advokat muda ini juga menegaskan apapun alasannya, setiap pelanggaran protokol kesehatan wajib dilakukan pemeriksaan hukum karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan menyampaikan masalah yang terjadi di wilayah Bekasi kepada Kepolisian, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri Hingga Presiden.

“Negara ini masih dalam keadaan wabah penyakit Covid-19, angka penyebarannya masih sangat tinggi, angkat kematian juga tinggi, maka apapun alasannya, siapapun yang melanggar protokol kesehatan, harus dilakukan pemeriksaan hukum karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, salus populis suprema lex esto, kita harus junjung tinggi itu dan terapkan. Masalah yang terjadi di Bekasi akan kami sampaikan kepada Kepolisian, MPR, DPR, dan Mendagri hingga presiden.” Tegas Gurun

BACA JUGA:   H-1 Menjelang Pelantikan Pengurus Wilayah SEMMI Sulbar. Ikhtiar untuk memulai gerakan !

Dalam pelanggaran protokol kesehatan , Gurun juga menjelaskan bahwa perkara pelanggaran protokol kesehatan adalah delik biasa, yang tidak perlu menunggu adanya laporan atau aduan, Kepolisian sudah semestinya harus periksa secara hukum.

“Pelanggaran prokes ini delik biasa bukan delik aduan, jadi tanpa menunggu adanya aduan atau laporan, Kepolisian bisa langsung proses ini. Bahkan sekalipun sudah dilapor lalu dinyatakan dicabut, Kepolisian tetap dapat memproses perkaranya.” Ungkap Gurun

Dirinya heran sekaligus menyayangkan, pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Kota Bekasi yang diduga difasilitasi dan diberi ijin oleh Walikota Bekasi dilakukan secara offline, semestinya dilakukan secara online untuk kepentingan keselamatan rakyat dalam masa Covid-19 dan membantu peran pemerintah menekan angka penyebaran virus Covid-19.

“Saya heran dan menyayangkan, kenapa dilaksanakan secara offline? Kan bisa secara daring atau online acara musyawarah daerah tersebut, karena demi keselamatan rakyat dalam masa Covid-19 dan juga untuk membantu peran pemerintah menekan angka penyebaran Virus Covid-19.” Tutup Gurun

sumber: newstipikor.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini