by

LBH PB SEMMI Desak Polda Metro Jaya Periksa Walikota Bekasi

Print Friendly, PDF & Email

TransisiNews.com – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) meminta kepada Polda Metro Jaya memeriksa Walikota Bekasi karena mengijinkan terselenggaranya Musyawarah Daerah KNPI Kota Bekasi yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga tercipta kerumunan bahkan berakhir dengan kericuhan.

 

 

“Polda Metro Jaya wajib memeriksa Walikota Bekasi, karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada wilayahnya dalam acara Musyawarah Daerah KNPI Kota Bekasi tanggal 23/12/2020 bahkan berakhir dengan kericuhan.” Ujar Gurun Arisastra Direktur LBH PB SEMMI dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, 25/12/2020.

 

 

Menurutnya, Walikota Bekasi diduga melanggar aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Polri harus memeriksa Walikota Bekasi sesuai Maklumat Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tertanggal 23 Desember 2020 terkait Kepatuhan Protokol Kesehatan.

BACA JUGA:   "Meneguhkan gerakan Syarikat Islam di Jazirah Tanah Mandar" menjadi tema pelantikan Semmi Sulbar

 

 

“Pak Walikota Bekasi tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan sesuai Maklumat Kapolri Nomor : Mak/4/XII/2020 Tertanggal 23 Desember 2020 terkait Kepatuhan Protokol Kesehatan, Polda Metro harus periksa Walikota Bekasi.” Ungkap Gurun Arisastra.

 

 

Gurun menambahkan, permasalahan ini tidak boleh tebang pilih, demi kemanusiaan dalam keadaan masih wabah penyakit Covid-19 aparatur harus tegas melakukan penindakan bagi siapapun sekalipun pelanggarnya adalah Walikota, bahkan tanpa adanya Covid-19 aparat tetap harus tegas sesuai dengan prinsip hukum equality before the law artinya persamaan dihadapan hukum, semua harus diperlakukan sama oleh hukum.

 

BACA JUGA:   SEMMI Jakarta Raya : 33 Anggota DPRD DKI Yang Ajukan Interpelasi Soal Formula E Tidak Jelas

 

Dirinya menyayangkan keputusan Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang memberi ijin acara sehingga menciptakan klaster baru covid-19 karena kerumunan, bahkan Walikota Bekasi hadir membuka acara.

 

 

“Saya mendapat informasi ada 9 (sembilan) orang peserta reaktif Covid-19 dalam acara tersebut, sangat disayangkan pak Walikota Bekasi mengijinkan acara diselenggarakan dalam keadaan Covid-19 bahkan beliau membuka acara tersebut.” kata Gurun.

 

 

Advokat Muda ini juga menyampaikan bahwa organisasinya akan meminta pula kepada Menteri Dalam Negeri untuk menegur Walikota Bekasi bahkan mencopotnya.

 

 

“Demi kemanusiaan dalam keadaan wabah Covid-19, masalah ini kami akan sampaikan kepada Mendagri bahkan meminta Walikota tersebut ditegur dan dicopot.” Tutup Gurun. (Dan)

sumber: transisinews.com

News Feed