PB SEMMI Tantang Tri Rismaharini Mundur Sebagai Menteri Karena Dianggap Merusak Tatanan Kenegaraan

by admin
11 views

Newstipikor.com Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) menyatakan menolak Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dikarenakan rangkap jabatan sebagai Walikota Surabaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur LBH PB SEMMI, Gurun Arisastra, S.H., di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

“Kami menyatakan dan menyerukan menolak Tri Rismaharini sebagai Menteri karena beliau masih menjabat sebagai Walikota Surabaya, tidak boleh rangkap jabatan.” Ujar Gurun Arisastra

Menurutnya, pengangkatan dan pelantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri telah menciderai pondasi negara Republik Indonesia yang telah dibangun sebagai Negara Hukum. Dalam negara hukum tidak boleh rangkap jabatan tetap, ciri negara hukum yakni adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Konsep negara kita adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (matchstaat).

Lebih lanjut Gurun menambahkan, pengangkatan dan pelantikan yang terjadi pada Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial kemarin telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

BACA JUGA:   SEMMI Sulbar: Inna lillahi wainna ilaihi roji'un. Semoga Almarhum KH.Ismail Nur,BA mendapatkan tempat terbaik

“Semua harus tahu, pengangkatan dan pelantikan yang terjadi kepada Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial terjadi pelanggaran aturan, dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa Menteri dilarang merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-Undangan, kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” Ungkap Gurun

Gurun menjelaskan, pelantikan dan pengangkatan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial RI berdasarkan aturan perundang-undangan jelas telah melanggar karena rangkap jabatan sebagai Walikota Surabaya, bahkan Pengangkatan dan Pelantikan tersebut tidak didasarkan kepada Asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

“Bukan hanya melanggar norma tetapi juga Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yakni asas pelayanan yang baik, bagaimana mau menciptakan pelayanan yang baik? Jika waktu menjadi terbagi untuk jabatan yang lain, kemudian asas kepentingan umum ini apakah bisa dijalankan dengan dua cakupan wilayah? Apalagi jabatan Menteri ini cakupannya nasional, luas sekali. Apakah bisa dijalankan? Saya rasa tidak bisa, tentu akan memungkinkan terjadinya konflik kepentingan.” Tutur Gurun

BACA JUGA:   Terima Kasih untuk semua pihak yang telah menyukseskan pelantikan pengurus wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Sulawesi Barat

Advokat muda keturunan Bima Nusa Tenggara Barat ini juga mengatakan sebaiknya Ibu Risma melanjutkan saja menjadi Walikota Surabaya menjalankan amanah rakyat sampai selesai, beliau sosok potensial namun jika memaksakan kehendak untuk rangkap jabatan yang merupakan perbuatan melawan hukum untuk apa, semestinya beliau menolak mendapatkan jabatan Menteri dan disisi lain ini akan menjadi track atau catatan buruk bagi beliau kedepan karena dapat dinilai merusak tatanan kenegaraan.

Dirinya heran, masih banyak kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih banyak memiliki kader-kader potensial yang mampu mengemban amanat Menteri Sosial, seharusnya tidak memaksakan kehendak yang dapat bermuara ke arah perbuatan melawan hukum.

Gurun menegaskan bahwa organisasinya akan melaporkan dan menggugat masalah rangkap jabatan kepada Ombudsman dan PTUN.

“kami akan laporkan masalah rangkap jabatan ke Ombudsman dan menggugat masalah ini ke PTUN.” Tegas Gurun

sumber: newstipikor.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini