by

Rizal Ramli dan Hamdan Zoelva, Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan Membungkam Pengkritik

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta, HanTer – Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Dengan demikian jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan untuk membungkam para pengkritik.

“Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan untuk membungkam para pengkritik. Ingat! Rakyat sangat berhak menilai presiden dan para penjabat negara karena digaji dari uang rakyat,” kata Rizal Ramli.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengemukakan, digunakannya hukum sebagai alat kekuasaan membuat siapa pun pihak yang berbeda pendapat dijerat secara hukum.

“Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan untuk membungkam para pengkritik. Ingat! Rakyat sangat berhak menilai presiden dan para penjabat negara karena digaji dari uang rakyat,” kata Rizal Ramli, Minggu (13/12).

Lebih lanjut Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat kepolisian untuk lebih fokus dalam menangani kasus-kasus yang lebih mendesak. Misalnya menindak oknum masyarakat yang menimbun masker, hingga mereka yang mengkorupsi dana bantuan.

“Di tengah pandemi Covid-19, Jokowi jangan malah memerintahkan aparat untuk menghukum orang-orang yang kritis, dengan alasan melakukan penghinaan pada presiden,” papar Rizal kepada RMOLBanten, Minggu (13/12), seraya mengingatkan agar Presiden Joko Widodo untuk tidak anti kritik.

Rizal Ramli saat itu merasa heran dengan sikap Jokowi yang seolah anti kritik. Telegram tersebut seperti menjadi tameng untuk memenjarakan para aktivis yang kritis.

Bahkan, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi bisa membuat Indonesia kembali ke era otoriter.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Bawaslu Berhak Diskualifikasi Paslon Pilkada Jika Terbukti Melanggar Hukum

“Piye toh kok mau balik kembali ke sistem otoriter. Jarum kok mau diputar balik? Mungkin karena Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi?” sindirnya.

Rizal Ramli lantas mengingatkan kembali komitmen Jokowi untuk tidak mempermasalahkan adanya kritikan keras dari masyarakat terhadap pemerintah.

“Mas Jokowi sendiri kan yang pernah mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan jika ada kritikan yang keras terhadap pemerintahan,” tutur Rizal.

Rizal Ramli kembali mengingatkan Jokowi agar menjaga komitmennya dan mencontoh presiden sebelumnya yang terbiasa menghadapi kritikan pedas dari masyarakat.

“Kritik yang faktual, yang ngasal dan hinaan yang bersifat fisik, bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur luar biasa brutal, vulgar dan masif. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan era Mas Jokowi. Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis ‘Emang Gus Pikiran’, ndak pakai asal nangkap,” demikian Rizal Ramli seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLID.

Dijerat Hukum

Hamdan Zoelva dalam akun Twitternya, Minggu (13/12/2020), mengatakan, digunakannya hukum sebagai alat kekuasaan, membuat siapa pun pihak yang berbeda pendapat dijerat secara hukum. Ia mencontohkan, watak negara rule by law pernah terjadi ketika masa penjajahan. Ketika itu, lanjut Hamdan, Belanda menggunakan wetboek van strafrecht (kini KUHP) untuk menindak kaum pribumi dan pejuang. Namun tidak bagi warga Belanda.

“Atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum siapa pun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Naudzubillah,” ucap Ketua Umum Syarikat Islam itu.

BACA JUGA:   Tim Haris-Sani Siap Bantah Data CE-Ratu di MK

Untuk itu, Hamdan mengajak seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum, agar menegakkan hukum dengan adil. “Mari kita tegakkan hukum itu dengan wajah kemanusiaan yang sejati, hukum yang ramah, tidak seram, hukum yang adil, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semuanya, sesuai falsafah Pancasila yang kita pegang teguh bersama,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

“Kita menaruh kepercayaan besar kepada semua penegakan hukum kita untuk menegakkan rule of law itu, tidak rule by law,” tutupnya.

Harus Adil

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menyebut, tidak sedikit orang yang juga melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan seperti yang dilakukan Habib Rizieq Shihab. “Pertanyaan saya kalau Habib Rizieq diinterogasi dan ditahan karena tindakannya itu, apakah orang lain yang juga melakukan hal yang sama (membuat kerumunan seperti Habib Rizieq) juga sudah diinterogasi dan ditahan?” ujarnya, Minggu (13/12/2020)

Anwar menilai, jika sudah dilakukan hal serupa seperti yang dialami Habib Rizieq, maka aparat bisa dianggap sudah menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau belum, maka bisa diartikan hukum belum tegak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Kalau itu yang terjadi, maka hal demikian jelas akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan itu jelas tidak baik bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk saat ini maupun untuk masa depan,” paparnya.

sumber: harianterbit.com

News Feed