Gabungan OKP Nasional Kecam Pembantaian Tentara Australia di Afghanistan

Jakarta, Akuratnews.com – Enam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Nasional menyatakan sikap mengecam tindakan brutal tentara Australia yang membunuh warga sipil Afghanistan antara 2009-2013.

Keenam organisasi tersebut diantaranya PB SEMMI (Sarekat Mahasiswa Muslimin Indonesia), DPP IPTI ( Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia), PP Perisai, HIMMA (Alwashliyah), Pemuda Katolik, GAMKI(Kristen).

Apa yang dilakukan oleh pasukan khusus tentara Australia tersebut nyata – nyata telah melanggar Konvensi Jenewa Protokol Pertama.

Konvensi Jenewa 1949 adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur.

Sedikitnya ada 196 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Salah satunya Australia

“Karena itu sekali lagi kami menyatakan apa yang dilakukan pasukan Khusus Australia di Afghanistan adalah tindakan bar bar, brutal dan sangat memalukan bagi negara tentara yang negaranya telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949,” ujar Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum PB SEMMI mewakili keenam organisasi tersebut.

Diketahui, Militer Australia (ADF) telah memecat sebanyak 19 personel pasukan khususnya. Hal ini ditemukan setelah hasil investigasi melaporkan tindakan main hakim sendiri (unlawful killing) personel mereka.

“Mengecam tindakan tentara Australia yang diduga telah melakukan Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusian dengan melakukan Unlawfull Killing terhadap 39 warga sipil di Afghanistan,” imbuhnya di hadapan awak media pada Selasa, 8 Desember 2020.

Selanjutnya Bintang dkk juga meminta PBB menindak tegas negeri Kanguru. Australia sudah melanggar konvensi Jenewa.

“Meminta Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memberikan sanksi tegas kepada negara Australia karena telah diduga melanggar HAM dan Melanggar Konvensi Jenewa Protokol Pertama,” pintanya di Sekret PB SEMMI di Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Bintang juga meminta Pemerintah Indonesia agar turut bersuara dan bersikap. Pemerintah Indonesia diharapkan menjalankan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.

“Mendorong Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan upaya – upaya perdamaian dunia dan mengutuk segala bentuk tindakan yang melawan prinsip kemanusiaan,” pungkasnya.

sumber: akuratnews.com