Jakarta – Tidak ada lagi gerbong Persaudaraan Alumni (PA) 212 dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun demikian, MUI menyatakan tidak punya pretensi (keinginan tak berdasar) untuk melepas gerbong 212.
“Tidak ada pretensi memundurkan yang lain. Fungsinya adalah soal komitmen keagamaan dan komitmen untuk menerima AD/ART MUI, dan mewakili usulan ormas masing-masing,” kata Ketua Dewan Pimpinan MUI Asrorun Niam Sholeh kepada detikcom, Jumat (27/11/2020).
Pemilihan kepengurusan di MUI sudah memiliki pakemnya sendiri. Pakem itulah yang juga diterapkan kembali oleh MUI untuk menyusun kepengurusan periode 2020-2025. Tim formatur kepengurusan tidak membedakan antara PA 212 dengan unsur lainnya.
“Kita tidak melihat kotak-kotak itu. Keterwakilan ini diejawantahkan sejak di dalam proses penetapan formaturnya,” kata Niam.
Tim formatur terdiri dari ormas Islam Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang disebut Niam sebagai penyangga utama, ditambah tiga ormas Islam lain yang ditetapkan secara bergantian. Untuk periode ini, tiga ormas Islam itu yakni Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Persatuan Islam. Ada pula unsur perguruan tinggi dan pesantren yang masuk dalam tim formatur.
Kepengurusan MUI yang terbentuk saat ini adalah hasil mufakat dari tim formatur di atas.
“Pemilihan kepengurusan di MUI sudah memiliki pakemnya yang merepresentasikan seluruh unsur, dari MUI daerah dan provinsi berdasarkan zona yang baku, ormas Islam, ada pula perguruan tinggi, dan unsur pondok pesantren,” kata Niam.
Kepengurusan MUI untuk periode 2020-2025 telah terbentuk. Ketua Umum MUI adalah KH Miftachul Akhyar.
Gerbong PA 212 yang hilang dari kepengurusan MUI yang baru antara lain Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain, Bachtiar Nasir, hingga Yusuf Muhammad Martak. Hal ini menjadi pembahasan politikus parpol.
“Kurang tepat kalau menyusun kepengurusan itu misal ada yang tidak masuk beberapa gerbong karena gerbong tertentu ditafsirkan sebagai kelompok antipemerintah atau oposisi, saya kira kurang bagus, karena MUI kan milik umat, bukan milik pemerintah, bukan milik sekelompok orang, bukan milik segolongan orang gitu,” kata Ketua Komisi VIII DPR dari PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Jumat (27/11) kemarin.
Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily turut mengomentari terkait sejumlah nama seperti Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain yang lekat dengan PA 212 hilang dari kepengurusan MUI. Ace mengingatkan MUI bukan untuk kepentingan politik.
“Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik,” ucapnya.
Din Syamsuddin menjelaskan dirinya bukan bagian dari 212. Dia tidak masuk ke dalam kepengurusan MUI yang baru karena dia tidak bersedia.
sumber: news.detik.com
