Indonesia Tidak Sedang Karantina, Hamdan Zoelva: Aparat Tidak Boleh Menggunakan UU Kekarantinaan

FAJAR.CO.ID — Penyidik telah memeriksa Anies Baswedan pada Selasa (17/11/2020). Anies diperiksa kurang lebih 10 jam. Ia dicecar 33 pertanyaan.

Diduga ada pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Selain Anies, penyidik juga akan memeriksa Habib Rizieq, wali kota, camat, KUA, RT dan RW setempat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, menilai, aparat tidak bisa menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk menjerat pelanggar PSBB.

“Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas Karantina,” jelas Hamdan Zoelva.

Ketua Umum DPP Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam ini menjelaskan, pelanggaran PSBB hanya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan tidak diatur dalam UU Kekarantinaan, sehingga pelanggaran PSBB tidak bisa dipidana.

“Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub,” kata Hamdan.

“Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan,” tandas Hamdan. (PojokSatu)

sumber: fajar.co.id