by

Anies Baswedan Dikenakan UU Kekarantinaan, Mantan Ketua MK: Salah Pasal, Karantina Beda dengan PSBB

Print Friendly, PDF & Email

JURNAL PRESISI – Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada Anies Baswedan atas dugaan UU Kekarantinaan Kesehatan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015, Hamdan Zoelva angkat bicara.

Sebelumnya, Anies dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas buntut panjang dari adanya kerumunan massa yang diciptakan oleh acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Habib Rizieq Shihab, Petamburan pada 14 November 2020.

Hamdan Zoelva lantas mengomentari tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya, menurutnya tuduhan yang dijatuhkan kepada Anies terkait dengan pelanggaran UU Kekarantinaan tidaklah benar. Hal ini karena karantina berbeda dengan PSBB.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva Siap Jadi Ketum

Lebih lanjut Hamdan mengatakan bahwa yang dapat dikenakan pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran yang berkaitan dengan karantina.

“Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas Karantina”, tulis Hamdan Zoelva dalam twitter pribadinya pada Selasa, 17 November 2020.

Tak hanya itu, Hamdan juga membeberkan bahwa di Indonesia tidak mempunyai ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Menurutnya, Polda Metro Jaya salah pasal jika pelanggaran PSBB diancam dengan Pasal 93 UU Kekarantinaan.

BACA JUGA:   KSP: Pemberian Gelar Hakim MK tak Pengaruhi Independensi

“Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan”, lanjutnya.
Hamdan kemudian menjelaskan bahwa pelanggaran PSBB hanya diatur melalui Peraturan Gubernur.

“Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub”, pungkasnya.***

sumber: jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com

News Feed