by

DKI Ngarep Tetap Kuasai Aset Negara Di Pelabuhan Marunda

Print Friendly, PDF & Email

RMco.id  Rakyat Merdeka – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terus mencermati proses hukum antara PT Kawasan Berikat Nusantara (PBN) Tbk dengan mitra swastanya PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam masalah konsesi Pelabuhan Marunda.

Jelang keluarnya putusan PK tersebut, Pemda DKI Jakarta memohon Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

“Agar asset Negara tetap berada di tangan Pemda DKI Jakarta,” ujar Ahmad Riza Patria dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan (6/11).

Sebelumnya, PT KBN berhasil memenangkan gugatan perdata. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta di antaranya memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak KCN bersama dengan Kementerian Perhubungan adalah cacat hukum dan dianggap tidak sah.

Atas keputusan tersebut, KCN mengajukan kasasi ke MA, dengan no.register: 2226 K/PDT/2019, pada 1 Juli 2019.

Di tingkat kasasi, MA mengeluarkan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), karena gugatan sebelumnya dinilai mengandung cacat formil.

Akibatnya konsensi PT KCN dengan skema kepemilikan sahamnya tetap berlanjut.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Salah Kalau Pelanggar PSBB Diancam UU Kekarantinaan

Melalui Hamdan Zoelva, KBN mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang saat ini tengah di proses di MA.

Wagub menilai implikasi aset negara dikelola swasta selama 70 tahun dengan porsi kepemilikan pemerintah yg sangat tidak signifikan sangat merugikan negara.

Wagub DKI menandaskan bahwa fokus kepentingan Pemda DKI Jakarta adalah menyelamatkan asset Negara dan asset Negara itu dapat memberikan pendapat kepada kas daerah.

Sebagaimana diketahui, Pemda DKI Jakarta adalah salah satu share holder di PT KBN selain pemerintah pusat.

Ironisnya, PT KBN hanya mendapat porsi kepemilikan saham 15 persen di PT KCN. Sebaliknya, mitra swastanya, yakni PT KTU, justru mendapat porsi saham 85 persen.

Renegosiasi sudah dilaksanakan. Keluarlah adendum III yang menyepakati kepemilkan saham 50 persen PT KBN, 50 persen PT KTU. Kesepakatan itu dicatat di notaris dan Kmenterian Hukum dan Ham.

“PT KTU tidak mentaati kesepakatan tersebut. Keberadaan PT KBN sebagai wakil Negara diabaikan. Bahkan sejak tahun 2015, kami tidak pernah mendapatkan deviden sepeser pun, PT KCN pun tidak pernah melaksanakan RUPS, kami sebagai pemilik lahan justru kehilangan hak kontrol,” keluh Dirut PT KBN Sattar Taba.

BACA JUGA:   Pakar Hukum Menilai Sang Imam Besar FPI Tidak Bisa Dijerat Dengan Sanksi Pidana Meskipun Agenda Yang Digelarnya Menimbulkan Kerumunan Yang Meresahkan Kala Pandemi COVID-19

Usaha KBN untuk merebut kembali asetnya tidak main-main. PT KBN kini melaporkan adanya dugaan tindak pidana oleh Direksi PT KCN ke Presiden, Wapres, Ketuga Mahkamah Agung, Kapolri, dan secara resmi mengajukan laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan Direksi PT KCN ke Polda Metro Jaya, Kejaksaan Agung, bahkan KPK.

Di pihak lain, PT KCN mengaku telah mentaati seluruh prosedur dan aturan yang berlaku. Ditengah gugatan hukum PT KBN, perluasan pembangunan pelabuhan Marunda terus dilakukan.

“Kalau target omzet setahun jika tiga dermaga Pelabuhan Marunda telah rampung, minimal Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun per tahun,” ujar Direktur KCN Widodo Setiadi kepada Antara di Jakarta, Kamis (5/11).

Widodo menambahkan adanya pembangunan Melabuhan Marunda membawa efek positif berantai, baik pendapatan kepada Negara maupun menumbuhkan lapangan pekerjaan baru, pungkasnya. [JAR]

sumber: rmco.id

News Feed