by

Mahasiswa Tuntut Jokowi Copot Menko Perekonomian

Print Friendly, PDF & Email

KBRN Jakarta: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera mencopot Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian.

Ketua Bidang Kewirausahaan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI), Andi In’Amulhasan menilai, Airlangga perlu dicopot karena dia bertanggung jawab atas kontroversi dan miss informasi atas Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Airlangga Hartarto dari Menko Perekonomian Republik Indonesia karena telah gagal menjalankan tugas negara mengamankan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Dijelaskannya, salah satu kontroversi yang dimaksud adalah masih adanya kesalahan pada undang-undang tersebut, tidak lama setelah Presiden menanda tangani.

“Salah satunya redaksi Pasal 5 dan Pasal 6 yang tidak sinkron. Belum lagi pasal–pasal lainnya. Ini adalah preseden buruk dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja,” sesalnya.

BACA JUGA:   Bedah buku "Titik Nol Pancasila"

Ditekankannya Airlangga harus bertanggung jawab karena Kemenko Perekonomian selaku “leading sector” institusi pemerintah dalam pembahasan undang-undang sapu jagat itu.

“Airlangga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian harus bertanggung jawab, atas semua kekacauan yang terjadi,” tekan Andi.

Dijelaskannya, akibat tidak mampunya Airlangga  mengkomunikasikan UU ini pada publik, sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan merasa dirugikan yang juga dapat menurunkan kewibawaan dan kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo.

“Menko Perekonomian  Airlangga Hartarto bukan saja menjadi biang semua kekacauan Omnibus Law tapi juga merobohkan wibawa Presiden Joko Widodo dimata publik,” sesalnya.

Andi menambahkan Pemerintah harus melakukan investigasi atas kesalahan dan tidak sinkronnya beberapa bagian redaksi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat fatal dan meminnta Presiden mengganti Menko Perekonomian.

BACA JUGA:   Kapolri Tinjau Vaksinasi yang Digelar PB HMI dan SEMMI

Lebih lanjut Andi mengungkapkan selain gagal melakukan sosialisasi  Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Airlangga juga dinilai gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menko Perekonomian.

“Sebagai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto gagal menjaga stabilitas harga pangan, menahan Deindustrialisasi dalam negeri, mengatasi pengangguran ,  menekan angka kemiskinan, membuat pertumbuhan ekonomi, mengoptimalisasi UMKM, menahan jumlah utang negara, menekan angka Import,” ucapnya.

Sebelumnya mahasiswa yang SEMMI melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Menko Perekonomian, jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Mereka menuntut Menko Perekonomian mundur. Namun akhirnya aksi ini gagal karena ada sekelompok orang yang tidak dikenal melakukan intimidasi dan perusakan “sound system” dan alat peraga untuk aksi. (Foto: Istimewa)

sumber: rri.co.id

News Feed