by

MA Mulai Adili KBN Vs KCN terkait Pengelolaan Pelabuhan Marunda

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili kasus BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN) versus PT Karya Citra Nusantara (KCN). Hal itu terkait pengelolaan Pelabuhan KBN Marunda yang bernilai triliunan rupiah.

Sebagaimana dikutip dari website informasi perkara MA, Senin (2/11/2020), PK itu terdaftar dengan nomor perkara 735 PK/PDT/2020. Perkara itu diadili oleh ketua majelis Prof Takdir Rahmadi dengan anggota Dwi Sugiarto dan Hamdi. Sebagai termohon PK yaitu KCN, Kementerian Perhubungan dan PT Karya Teknik Utama.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat terjadi kesepakatan antara KBN dan KCN pada 2004 silam. Dalam hal ini, KBN merupakan perusahaan yang sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Jakarta yang diberikan hak pengelolaan Pelabuhan Marunda.

Dalam kesepakatan itu, PT KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter. Dari kerja sama itu dibuat perusahaan pelaksana yaitu PT Karya Teknik Utama (KTU).

BACA JUGA:   Pesan Mantan Ketum di Milad Muhammadiyah

Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu. KBN sebagai pemilik lahan mendapatkan imbal balik tidak sepadan.

KBN tidak terima dan menggugat KCN, Kemenhub dan PT Karya Teknik Utama (KTU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN mengajukan tuntutan agar KCN menghentikan seluruh kegiatannya dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 triliun.

Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. PN Jakut memutuskan KCN-Kemenhub secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada KBN sebesar Rp 773 miliar. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Pada September 2019, majelis kasasi membalik keadaan dengan menyatakan gugatan itu salah alamat yaitu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mendapati hal itu, KBN tidak terima dan mengajukan PK dengan memberikan kuasa kepada Hamdan Zoelva.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK : Anies dan HRS Tak Bisa Dipidana Pakai UU Karantina

Selain memperkarakan secara perdata, KBN juga menempuh jalur pidana. KBN sudah melaporkan kasus itu ke KPK dan Polda Metro Jaya. KBN juga menempuh jalur administrasi dengan menyurati Gubernur DKI Jakarta agar menyegel proyek pembangunan karena masih berstatus sengketa.

Sementara itu, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menyebutkan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda tetap berjalan. Namun, progress secara keseluruhannya hingga kini baru mencapai setengahnya dari rencana yang diharapkan.

“Kalau kita lihat, sekarang ini dari keseluruhan hampir 50% karena kan dari pembangunan 5350 Meter panjang Dermaga dan 100 hektare supporting area, sekarang yang sudah jadi supporting areanya kan 48 hektare, kurang lebih 48% dari total 100%,” ujarnya di Pelabuhan Marunda, Cilincing Jakarta Utara, Selasa (20/10/2020).

(asp/gbr)

sumber: news.detik.com

News Feed