Gagasanindonesia.com, Bogor – Dengan adanya ketidak tranparansian anggaran bonus produksi tahun 2019 di 15 desa kecamatan pamijahan kab. Bogor yang diberikan PT Star Energy Geothermal Salak, perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia yang mengelola kapasitas terpasang energi panasbumi Anak usaha Barito Pacific membuat Pimpinan Cabang Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) Kabupaten Bogor meminta inspektorat untuk mengaudit angaran tersebut.
Melalui konferensi pers secara virtual Sekertaris Cabang PERISAI Kabupaten Bogor, Fernando Abdillah menyebut Perusahaan yang bergerak di panas bumi tersebut telah menggolontorkan bonus produksi dengan presentase pemerintah daerah kabupaten bogor 60% dan 15 desa se kecamatan pamijahan 40% kala itu.
“Kita dengan tegas meminta inspektorat untuk mengaudit angaran 40 % tersebut dan memeriksa dari hulu sampai hilir terkait angaran bonus produksi, dan jika ada kejanggalan segera tindak secara proses hukum dengan sebenar benarnya”. Pungkas Fernando, Senin (26/10/2020) melalui virtual video Konferensi pers.
Ia pun mengupas secara rinci permasalahan kasus tersebut, pertama anggaran tersebut dinilai tidak tranparan, pasalnya pihak 15 pemerintahan desa telah didesak untuk transparan perihal persoalan tersebut itu, tapi tak kunjung juga terbuka.
“Kami pun semakin curiga saja, jangan jangan ada indikasi penyelewengan terkait dana tersebut”. Tegasnya
Pasalnya anggaran yang telah diberikan oleh PT Star Energy Geothermal Salak tersebut kepada masyarakat kecamatan pamijahan melalui pemda kab. Bogor yang disalurkan kepada kepada 15 pemdes.
“Dana tersebut di bagi dua, jadi 60% di kelola pemkab dan 40% di kelola 15 desa se kecamatan pamijahan pada tahun 2019, semuanya itu milik warga kecamatan pamijahan. dan yang 60% persen tersebut juga dinilai masih belum jelas, di mana uangnya dan dipakai apa, kita juga meminta pemerintahan kabupaten bogor untuk mentransparansikan angaran tersebut”. Sambungnya
Ia tetap menduga terkait anggaran tersebut terindikasi kuat telah diselewengkan pemkab bogor, maka ia membacakan desakan pernyataan sikap pimpinan cabang PERISAI Kabupaten Bogor.
“Dengan ini melalui pernyataan resmi, salah satu pointnya meminta Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Pamijahan untuk terus menginvestigasi. Sikap resmi ini ditanda tangani langsung oleh pimpinan cabang yang diketuai oleh hasyemi faqihudin”. Jelasnya
“Selain itu, Kita minta juga inspektorat untuk mengaudit 15 pemerintahan desa yang kala itu mengelola juga pemerintahan kabupaten bogor yang belum jelas anggaran tersebut kemana.” Tutupnya
sumber: gagasanindonesia.com
