Home Ketua Umum SI Naskah UU Ciptaker Sudah Di Setneg: Di Tangan Pak Pratik, Kini Suara Buruh Digantungkan

Naskah UU Ciptaker Sudah Di Setneg: Di Tangan Pak Pratik, Kini Suara Buruh Digantungkan

by admin
1 views

RM.id  Rakyat Merdeka – Sebelum sampai ke tangan Presiden Jokowi, bola panas UU Cipta Kerja sudah dioper DPR ke Sekretariat Negara (Setneg). Di pundak Mensesneg, Pratikno, kini suara para buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat lain, dipertaruhkan. Apa mungkin Pak Pratik bisikin Pak Jokowi untuk mengabulkan suara rakyat yang kontra, atau tetap mendorong Pak Jokowi segera menandatangani UU tersebut?

Naskah final UU Ciptaker itu bersampul putih dan dilapisi plastik mika transparan. Naskah itu ditenteng Sekjen DPR Indra Iskandar ketika tiba di Setneg, sekitar pukul 2.20 siang, kemarin. Sejenak, Indra memamerkan naskah setebal 812 halaman itu, ke awak media. Tapi, tak ada komentar sepatah kata pun dari mulut Indra, yang saat itu tertutup masker hitam.

Ia hanya mengangguk ketika ditanya wartawan apakah hadir sendiri saat menyerahkan naskah final itu. Kemudian, berlalu masuk.

Setelah sekitar 2 jam, Indra keluar. Ia mengaku diterima Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg, Lydia Silvanna Djaman. Kok bisa lama banget? “Sambil dilihat-lihat isinya. Jadi, prinsipnya nggak ada masalah,” jawab Indra, kepada wartawan.

Ia memastikan, ketebalan naskah UU Cipta Kerja yang dikirim ke Kemensetneg tak berubah lagi. Final, 812 halaman. “Seperti yang disampaikan Pimpinan DPR kemarin 812, nggak ada yang berubah,” lanjutnya.

Bagaimana perjalanan naskah ini selanjutnya? Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Margarito Kamis menceritakan, setelah naskah UU masuk ke Setneg, memang sudah tidak ada prosedur lain. Naskah itu tinggal menunggu sikap Presiden, mau meneken atau tidak. Jika pun Presiden tidak mau meneken, UU itu akan otomatis berlaku setelah 30 hari dikirim DPR.

BACA JUGA:   Perlu tahu jejak aturan pegawai KPK agar objektif lihat persoalan

Meski begitu, Margarito menyarankan agar Presiden dan juga Mensesneg, mengkaji secara detail UU tersebut. Terutama mengenai tuntutan buruh, yang sebagian menolak UU tersebut.

Kemudian, mengenai simpang siur informasi di publik, setelah jumlah halamannya bolak-balik berubah. Mulai dari 1.028, 905, 1.035, hingga terakhir 812 halaman. Peristiwa itu, kata Margarito, menimbulkan kecurigaan adanya perubahan dan masuknya pasal selundupan setelah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. “Kalau perlu, panggil Ketua Panja. Tanyakan,” saran Pakar Hukum Tata Negara itu, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjelaskan, naskah UU Cipta Kerja yang masuk ke Setneg tidak mungkin lagi ada perubahan. “Kan Presiden sudah memberikan surat mandat kepada menterinya untuk memberikan persetujuan dan (mengikuti Sidang) Paripurna,” kata Hamdan, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Soal adanya perubahan halaman dan koreksi naskah UU setelah Sidang Paripurna, juga bukan masalah. “Sepanjang koreksi typo (salah ketik) itu nggak masalah. Itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi, kalau menyangkut substansi, nggak bisa. (Paripurna) itu kan putusan akhir,” jelasnya.

BACA JUGA:   *Program Salam Radio* Jumat, 8 Oktober 2021 Pukul 06.00 - 06.40 WIB Program Salam Indonesia Bisa

Kendati demikian, kata dia, masih ada peluang untuk mengoreksi UU itu dengan mengeluarkan Perppu. Alasan yang bisa digunakan adalah keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan. Sebab, cakupan UU Ciptaker beberapa di antaranya bersinggungan dengan domain DPD. “Menurut UUD pasal 22D ayat 2 dan 3, substansi itu pembahasannya harus melibatkan DPD,” lanjut Hamdan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjabat sebagai anggota DPD, Jimly Asshiddiqie, juga memandang naskah UU yang sudah diserahkan DPR tidak bisa diutak-atik lagi. Karena itu, ia menyarankan agar pihak-pihak yang masih keberatan dengan UU Ciptaker untuk mengajukan judicial review ke MK.

“Gini, ajukan aja ke MK. Biar dinilai MK. Jangan dinilai publik. Yang penting ajukan permohonan, nggak usah demo lagi,” saran Ketua MK pertama itu, dalam obrolan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Jika kemudian UU ini dibatalkan MK, karena cacat formil, pemerintah dan DPR tak perlu kecewa. “Tahun depan, mulai sidang lagi,” saran Jimly.

Menurutnya, proses di MK itu penting, baik formil maupun materil. Agar publik tenang. “Demo ini bisa bikin emosi. Kejengkelan itu alihkan ke ruang sidang,” pungkasnya. [SAR]

sumber: rm.id

You may also like

Open chat
Punya Berita Seputar Syarikat Islam? Kirim melalui link ini