Jakarta – Seringnya terjadi aksi demonstrasi oleh PERISAI di kementerian agama terkait dugaan KKN di kemenag, PP Perisai menjelaskan permasalahan yang terjadi di kementerian Agama.
Aksi protes unjuk rasa didepan Gedung Kementrian Agama yang selama ini terjadi, PP PERISAI mengidentifikasikan bahwa banyak terjadi permasalahan di kemenag.
Menurut Mohammad Hapi, Panglima Laskar PERISAI selama ini banyak aktivis dan lintas organisasi yang menyoroti Penyalahgunaan anggaran Covid-19 dan pemberian bantuan operasional Organisasi ditjen Bimas Islam.
“Berbagai hasil kajian beberapa aktivis menyimpulkan bahwa saat ini Kementrian Agama Memprihatinkan, banyak sekali permasalahan kasus hukum yang terjadi di Kementrian Agama mulai dari jual beli jabatan, tebang pilih pemberian bantuan operasional Organisasi ditjen Bimas Islam, dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 oleh gugus tugas pencegahan Covid-19, penyalahgunaan anggaran dana pengembalian pajak, serta banyak hal lainnya”. Ucap Moh.Hapi
Moh.Hapi Berharap Menteri agama untuk serius membenahi kementerian agama, sehingga Kemenang dapat kembali menjaga marwah lembaga Kementrian Agama.
mengenai Dugaan penyalahgunaan anggaran dana pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang di Ditjen Pendis pada saat di pimpin kamaruddin Amin, PP Perisai meminta BPK seharusnya Objektif dalam menjalankan tugas.
“seharusnya BPK Objektif terkait status WTP yang yang diberikan kepada Kemenag pada tahun 2014-2015, sebab ada dugaan penyalahgunaan anggaran dana pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang di Ditjen Pendis pada saat dipimpin Kamaruddin Amin” Ujar M.Hapi
Hapi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan pada bendahara pengeluaran pada tanggal 30 september 2014 ada dana yang masuk ke rekening bendahara pengeluaran Ditjan Pendis sebesar Rp.7.896.064.454,- dana tersebut adalah dana yang di transfer dari rekening Dirjen Pajak, KPP Pratama Sawah Besar II Jakarta, sebagai verifikasi atas potongan pajak PPn dari PT.Indo Mukti Nusantara dan PT.Citra Prima Visi masing-masing untuk pengadaan Buku Wajib MA dan pengadaan buku Referensi MA.
“Kalau dana tersebut sudah dikembalikan kepada Perusahan, maka tidak mungkin tanggal 5 Desember 2019 muncul somasi yang tembusannya sampai ke DPR RI dari perusahaan tersebut untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang di di Ditjen Pendis ”. Ungkap Hapi
M.hapi berharap bahwa kemenag jangan menimbulkan persepsi ketidakpercayaan pada pimpinan kementerian yang mengatasnamakan agama.
“Kami berharap Bapak Fahrul Razi selaku pimpinan Kementerian Agama seharusnya memberikan contoh yang baik dan jangan menimbulkan persepsi ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang mengatas namakan agama.” tutup M.Hapi
sumber: mediaindonesia.id
