by

PB Pemuda Muslimin Indonesia Tolak UU Cipta Kerja

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

CIPARAY (AMIFANEWS.COM).-
Ketua Umum Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia H. Ervan Taufiq menyatakan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang belum lama ini disahkan pemerintah dan DPR RI itu, bukan hanya mengatur ketenagakerjaan yang memicu reaksi aksi unjuk dari kalangan para buruh untuk melakukan penolakan UU tersebut.
“Tapi juga UU ini mengatur dan merubah UU pertanahan, pendidikan, sumber daya alam dan lainnya. UU Cipta Kerja adalah di antara salah satunya, makanya disebut UU Omnibus Law,” kata Ervan Taufiq kepada wartawan di Rumah Makan Raja Ayam Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10/2020).

Dikatakan Ervan Taufiq, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) itu dipermasalahkan banyak pihak, selain oleh kalangan perburuhan yang menolak pengesahan UU tersebut.
“Yang dipermasalahkan itu, pertama disaat UU Cipta Kerja itu disahkan, banyak di antara peserta rapat paripurna tak memegang draf UU Cipta Kerja tersebut. Jadi, saat rapat paripurna itu, apa yang akan diputuskan, kalau tak megang draf UU tersebut,” ungkapnya.

Ervan mengatakan, yang menjadi alasan Pemuda Muslimin Indonesia “keukeuh” menolak UU Cipta Kerja, karena anak-anak yang menjadi harapan masa depan, tentunya dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan kerja untuk menunjang kehidupan.
“Generasi muda yang lain juga sama, membutuhkan kerja. Jadi yang berkepentingan bukan hanya buruh saja, jadi seluruh warga negara berkepentingan terkait UU Cipta Kerja tersebut. Soalnya, mereka butuh berkreasi dan berprestasi,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Dorong RUU Ekonomi Syariah, Milenial Muslim Gelar FGD

Dikatakan Ervan, menolak UU Cipta Kerja itu, bagian dari upaya memperjuangkan masa depan generasi penerus bangsa. Ia juga sempat menyayangkan adanya salah seorang pejabat yang menyebutkan jangan termakan informasi hoaks, terkait pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.
“Sementara dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja itu, sudah banyak pakar yang membandingkan UU tersebut dengan UU sebelumnya sangat berbeda,” katanya.
Kemudian ada pihak yang menuduh, imbuhnya, aksi demo para buruh dan mahasiswa itu ada yang menunggangi.

“Sebenarnya, kita bagian dari yang menolak UU Cipta Kerja itu, bukan karena kita benci, kita sayang tanah air dan negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai bentuk protes kepada penyelenggara pemerintahan itu, kita melakukan aksi demo karena pengesahan UU Cipta Kerja itu kurang transparan dan terkesan tergesa-gesa,” ungkapnya.
Bagaimana tidak tergesa-gesa, ia mengungkapkan, pada Februari 2020 lalu Rancangan UU Cipta Kerja itu dibahas, beberapa hari lalu atau tepatnya 5 Oktober lalu langsung disahkan.

BACA JUGA:   Pernyataan Sikap PB Pemuda Muslim atas Pengesahaan UU CIPTAKER

“UU Cipta Kerja ini bukan mengatur satu persoalan tentang ketenagakerjaan saja, melainkan banyak hal. Makanya disebut Omnibus Law,” ungkapnya.
Pemuda Muslimin pun berusaha untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU, sebagai bentuk penolakan disahkannya UU Cipta Kerja.

“Kami pun mengecam tindakan represif yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap para buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi demo. Kami pun sempat mengalami sendiri saat hendak menyimpan bunga di halaman gedung DPR RI dan kemudian akan membaca puisi, sempat dilarang dan ada pihak yang mengusir,” katanya.

Dikatakannya, tindakan represif yang dilakukan aparat itu memancing emosi peserta demo ketika menghalau mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa.
“Sebenarnya, aksi demo mahasiswa itu sempat tertib. Kami berharap sebagai aparat pemerintahan itu melindungi dan mengayomi masyarakat. Bahkan sempat ada peserta aksi yang ditangkap kemudian ditendang dan dipukul,” ungkapnya. (Saiful Rahman)

sumber: amifanews.com

News Feed