Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) menanggapi Pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan Aksi Demo Penolakan Omnibus Law dibiayai Pihak Tertentu.
“Dibiayai oleh siapa? Siapa yang menerima? Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia yang ikut turun langsung dalam aksi, melaksanakan aksi karena panggilan moral mengkritik Omnibus Law demi kepentingan rakyat, kita tidak ditunggangi.”Ujar Gurun Arisastra, Direktur LBH PB SEMMI saat ditemui Wartawan di Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat. (11/10/2020).
Gurun juga menambahkan, dirinya menyayangkan Pernyataan Menko Perekonomian yang justru akan menimbulkan kegaduhan bukan menenangkan.
“Pak Airlangga sebagai Menteri semestinya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menenangkan disaat kondisi seperti sekarang setelah aksi penyampaian pendapat, bukan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan.” Ujar Gurun Arisastra.
Lebih Lanjut Gurun menyampaikan Pernyataan-pernyataan Bapak Menko Perekonomian membentuk penilaian yang komulatif atau mengeneralisasi.
“Pernyataan Bapak Menko Perekonomian yang mengatakan aksi tangggal 8 oktober kemarin dibiayai pihak tertentu, ini berbahaya. Jangan menyampaikan pernyataan ke publik, yang dapat membentuk penilaian komulatif atau menggeneralisasi. Yang artinya membentuk penilaian yang menyeluruh. Hati-hati dong, harus jelas subjeknya siapa?” Ungkap Gurun Arisastra.
Advokat Muda yang berusia 28 Tahun ini juga menegaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia akan melaporkan Pernyataan Menko Perekonomian ke Kepolisian sebagai bentuk sikap membantah dan mengajak Bapak Menko Perekonomian membuktikan pada ruang hukum yang disediakan.
“Kami LBH PB SEMMI bersama Pengurus Wilayah SEMMI Jakarta Raya akan laporkan ini, ini tidak bisa dibiarkan, jika dibiarkan akan jadi pembenaran di Masyarakat dan ini sebagai sikap kami membantah tudingan itu, kami secara marwah dan martabat telah dirugikan, serta mengajak Bapak Menko Perekonomian membuktikan diruang hukum.” Tegas Gurun Arisastra, S.H.
sumber: pbsemmi.org
