by

SEMMI Soroti Statemen LBP Terkait Tendensi Politik Terhadap Pencetusan Omnibus Law

Print Friendly, PDF & Email

RadarKotaNews, Jakarta – Menyoroti terkait hal yang di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahwa seakan ada tendensi politik terhadap pencetusan Omnibus law di Indonesia.

Dalam hal ini Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Saputra Adhi membantah hal tersebut “Bapak Menteri ATR Sofyan Djalil itu bicara pada rabu 22 April 2020, sementara pembicaraan RUU Omnibus law itu masuk prolegnas pada rabu 22 Januari 2020.”

BACA JUGA:   Kolaborasi Dengan PB HMI Dan Semmi, Kapolri Senang Lihat Anak-anak Antusias Divaksin

Tentunya prolegnas ini bukan lah program yang masuk karena serta merta pada saat di sahkan sebagai program legislasi prioritas. Hal ini seharusnya sudah masuk di prolegnas sebelum terjadinya rapat paripurna pada 22 Januari 2020.

“Seharusnya kalau pun ada hal yang berwenang terkait hal ini adalah Bapak Airlangga Hartanto karena beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia,” kata Saputra Adhi. Jumat (9/10/2020)

BACA JUGA:   KETUM SEMMI CABANG JAKARTA PUSAT DIBACOK ORANG TIDAK DIKENAL, CHANDRA HALIM MINTA APARAT KEPOLISIAN SEGERA TANGKAP PELAKUNYA

Seakan menjadikan Bapak Sofyan Djalil sebagai kuda hitam, saya rasa sikap tak etis ini tidak bisa di bilang benar karena beliau tidak mengurusi permasalahan ekonomi di Indonesia.

“Saya harap Luhut Binsar Panjaitan menunjuk Airlangga Hartanto sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya hal ini dan saya meminta Luhut untuk tidak membuat kegaduhan setelah terjadinya aksi demonstrasi mahasiswa hari ini yang berujung anarkisme,” tegasnya. (fy)

sumber: radarkotanews.com

News Feed