by

DPRK Langsa Tandatangani Petisi Tampar dan Tolak UU Omnibus Law

Print Friendly, PDF & Email

Wartanusa.id – Langsa | Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa tandatangani petisi Tuntutan Aksi Mahasiswa Peduli Atas Rakyat (TAMPAR) dan menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah Pusat, Senin (08/10/2020) lalu.

Penolakan itu ditandai dengan penandatangan yang dilakukan oleh lima fraksi yang ada di DPRK Langsa yakni Fraksi Demokrat, Golkar, PA, Langsa Bermartabat dan Hatinurani Perjuangan.

Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir Joni, menyampaikan, bahwa kami telah sepakat menolak pengesahan Undang- Undang Cipta Kerja dan akan mengirim petisi mahasiswa ke DPR RI.

“Kami juga meminta kepada Presiden RI untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut,” ucapnya dihadapan ratusan mahasiswa.

BACA JUGA:   Tantangan Debat Dicueki, Mahasiswa Akan Ramai-ramai Sambangi Kantor Dan Rumah Luhut

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Tuntutan Aksi Mahasiswa Peduli Atas Rakyat (TAMPAR) Kota Langsa ini dikomandoi oleh Presiden Mahasiswa IAIN Cot Kala, Rizki Ananda, Ketua HMI Cabang Langsa, Mat Jailani, Wahyu Ramadhana, Ketua SEMMI Cabang Langsa, STIKES Bustanul Ulum.

Sebelumnya, Ketua HMI Cabang Langsa, Mat Jailani, dalam orasinya menyampaikan pesan dan permintaan tidak ingin hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, Sejak Presiden Jokowi dilantik UU yang dilahirkan semuanya terjadi penolakan termasuk UU Omnibus Law Cipta Kerja, karena UU ini melahirkan hal yang kontroversi dan harus berkompetisi dari luar.

Bayangkan, neokapitalisme yang oligarki saat yang terjadi harus dihentikan, rakyat menjerit dengan hadirnya UU Omnisbus Law, semuanya dihantam, contoh Aceh hasil bumi melimpah apabila pesaing dari luar akan menguasai negeri ini akan jadi apa Aceh untuk masa depan.

BACA JUGA:   SEMMI Kabupaten Garut Salurkan Bantuan Sembako di Masa PPKM

“Tolong sampaikanlah kepada fraksi-fraksi yang ada di Senayan sana sampaikan pesan ini,” pinta Mat Jailani dalam teriaknya.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan Rakyat.

Dalam aksinya juga mahasiswa yang tergabung dalam Tampar membentangkan spanduk besar yang berisi ‘Tanpa Buruh Negara Runtuh’.

Setelah penandatangan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam TAMPAR, sekitar pukul 17.20 WIB, membubarkan diri dengan tertib. Sementara, mahasiswa Unsam masih bertahan.

sumber: wartanusa.id

News Feed