Ketua Majelis Pendidikan & Ketua Bidang Pendidikan Tinggi serta Direktur LBH DPP Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta atas nama Kaspo

Senin, 28 September 2020, pukul 09.00 WIB, secara terbuka dan online melalui aplikasi zoom, Kaspo (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Terbuka Doktor Ilmu Hukum dengan judul disertasi: “PENERAPAN ASAS PREJUDICIEEL GESCHIL DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KESALAHAN BERAT PADA PERADILAN DI INDONESIA”. Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua Penguji), Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH, (Promotor – Ketua Majelis Pendidikan DPP Syarikat Islam); Dr. Efridani Lubis, SH, MH, (Co Promotor); Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, SH, L.LM, MBA; Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, (berhalangan hadir); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam) Dr. Heru Widodo, SH, M.Hum, (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Syarikat Islam; Dr. Adnan Hamid, SH, MH, MM, Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Menurut Promovendus: Dasar Hukum Perselisihan: Mogok kerja nasional dan mogok kerja daerah berlangsung setiap tahun. Mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, “perusahaan melakukan PHK ”. Maka terjadi perselisihan hubungan industrial di dalam perusahaan. 1.Landasan hukum pekerja= UU 21/2000 SP/SB Ps.28 jo. Ps. 43. 2 Landasan hukum perusahaan = PP Ps. 18 = yg selaras dengan UUK Ps. 158 huruf, f dan e dan Psl, 68 (mangkir 5x dipanggil 2x tidak hadir dikualifikan mengundurkan diri).

Adapun persoalan pokok yang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada empat permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

Bagaimana penerapan asas prejudicieel geschil dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat kesalahan berat?
Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan prejudicieel geschil dalam pengadilan hubungan industrial?
Bagaimana pembaharuan hukum dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat yang berkepastian hukum dan berkeadilan?

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Promovendus

SOLUSI PENYELESAIAN 1

Menjalankan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf B angka 2 e atau SE Menteri Tenaga Kerja nomor 13 Tahun 2005 angka 3. Apabila perbuatan pekerja/ buruh sangat merugikan perusahaan setelah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan pidana. Perkara kesalahan berat Pasal 158 ayat (1) UUK merupakan Tindakan Kejahatan dan Pelanggaran dalam perspektif hukum pidana. Tetapi tidak boleh menafikkan hak keperdataannya.

SOLUSI PENYELESAIAN 2.

Menggunakan Asas Prejudicieel Geschil yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memberikan anjuran kepada Majelis Hakim agar medahulukan penyelesaian perkara perdata dan menunda pemeriksaan perkara pidana apabila perkara pidana tersebut belum daluwarsa