REPUBLIKA.CO.ID, Kerusuhan pada bulan pertama Republik Indonesia memang cenderung dilupakan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Peristiwa Tiga Daerah atau rusuh yang terjadi di daerah pesisir pantai utara jawa, tepatnya di Kabupaten Pemalang, Tegal dan Brebes (eks karesidenan Pekalongan) sekitar Agustus 1945 sampai Desember 1945. Dan rusuh yang sama juga terjadi di kawasan Sumatera Timur yang salah satu korbannya adalah pujangga Amir Hamzah.
Namun, dalam tulisan ini tidak akan dibahas secara luas mengenai soal rusuh sosial yang kala itu terjadi. Kami hanya membatasi rusuh atau revolusi yang terjadi di pantai utara itu (eks karisedenan Pemalang).
Selain kaum kiri, elemen lain yang sangat penting yang juga bersaing berebut kekuasaan adalah golongan Islam. Mengapa kaum agama ikut arus revolusi dan apa cita-cita Islam wakti itu. Golongan Islam di Pekalongan terdapat dua aliran, Islam nasionalis dan Islam modernis Muhammadiyah.
Mereka yang termasuk aliran pertama merupakan mayoritas di Tiga Daerah, dan merasa sebagai bagian dari tradisi anti kolonioal setempat yang kuat yang dirintis oleh Sarekat Islam (oraganisasi nasionalis pertama), yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
Meraka menghimpun pendukung dari kota dan desa, dan belakangan juga dari ulama, termasuk kyai Haji Satori, yang kemudian menjadi Bupati Brebes.32 Sejak jaman penjajahan Belanda, peran serta umat Islam di Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang, terlihat dari aktivitas mereka yang merupakan unsur sosial penting dalam masyarakat. Guru-guru agama, ulama dan kyai di desa sangat cepat mendapat kepercayaan dari rakyat terutama sejak dirasakan oleh rakyat bahwa pangreh praja sebagai birokrat bentukan kolonial telah berlaku sebagai “perpanjangan tangan penjajah.”
- Keterangan foto: Para pelaku dalam Peristiwa Tiga Daerah yang ditahan di penjara Yogyakarta pada Keterangan foto:Desember 1946. (Sachyani atau Kutil berdiri dua dari kiri). (Koleksi Anton Lucas).
Ciri-ciri utama dalam pesantren ini adalah masyarakat santri dengan kyai (guru agama desa) atau ulama sebagai pemimpinnya. Pengalaman mereka sebelum Perang Dunia II dan sentimennya yang kuat menentang pangreh praja menghubungkan mereka dengan aspirasi revolusi sosial, yang berlawanan dengan sikap Muhammadiyah yang ada di Pekalongan.
Beberapa orang di antaranya bergerak dalam kelompok-kelompok pemuda Islam sebelum Perang Dunia II. Semasa pendudukan Jepang kebanyakan dari mereka bekerja dalam banyak hal dengn tentara Jepang di jawatan urusan agama setempat, atau denagan dewan penasihat karesidenan, atau menjadi pemimpin masyumi, Hisbulah (lascar Masyumi), atau di Barisan Pelopor.
Tokoh nasionalis Islam seperti K. H. Suja’I menganggap aliran kedua, yakni Muhammadiyah, sangat moderat dan pro pemerintah colonial. Kubu Muhammadiyah adalah masyarakat batik dan tekstil pekajangan, di selatan ibu kota karesidenan Pekalongan. Seluruh cabang Muhammadiyah telah didirikan oleh komunitas lengkap yang berorientasi dagang ini pada tahun 1923, dan keuntungan dari koperasi batik Pekalongan yang didirikan pada tahun 1937 digunakan untuk mendirikan sekolah dasar swasta berbahasa Belanda, yang dikenal dengan HIS Muhammadiyah.
Diterimanya pendidikan Belanda ini mencerminkan perbedaan sikap di antara kedua kelompok Islam tersebut, karena kaum nasionalis Islam di Brebes tidak akan mengizinkan anak-anak mereka “duduk di bangku sekolah Belanda”.
Gaya hidup Pekajangan juga sangat berbeda dari mereka yang ada di kalangan komunitas Islam miskin di Kabupaten Brebes, dan juga tegal dan Pemalang. Prinsip Islam tentang keadilan sosial sangat didambakan masyarakat pedesaan yang menderita akibat tingkat hidup yang jelek pada masa itu.
Sarekat Islam Pekalongan sebagai golongan nasionalis Islam, sangat menentang terhadap kegiatan perdagangan pengusaha-penguasaha Cina yang berusaha menerobos kehidupan ekonomi pribumi. Tidak jarang anggota-anggota sarekat Islam memandang aktivitas pengusaha Cina sebagai suatu gerakan rasialis yang harus dihadapi densagan kekerasan sehingga tidak jarang terjadi tindakan kekerasan, seperti yang terjadi di Surakarta dan Surabaya.
Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan para anggota Sarekat Islam pada akhirnya menjurus pada keinginan dibentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai denagan syari’at Islam untuk menuju masyarakat yang adil dan bahagia. Hak sama rata berlaku bagi setiap orang, demikianlah tuntutan sarekat Islam Pekalongan.
Sarekat Islam menganggap abdi penguasa yang korupsi harus digulingkan, dan tindakan ini harus dilakukan sampai ke tingkat kepala desa. Para penguasa yang korupsi itu diancam dan ditakuti dengan kekerasan, dan bila penguasa itu keluar karena takut maka calon dari Sarekat Islam siap menggantikannya. Pada masa revolusi soisal, aksi semacam ini dijadikan inspirasi dan merupakan perintis gerakan pembersihan para penguasa colonial.
Aksi-aksi semacam ini ada diadalam tradisi protes masyarakat jawa sejak masa kolonial. Nuansa ini mengekspresikan kegelisahan dan keinginan berontak kaum tani yang selama ini tertahan untuk melawan perubahan zaman.
Sikap Ulama dan Umat Islam Mengakhiri Rusuh Peristiwa Daerah
Ketika revolusi sosial meletus, golongan Islam merupakan salah satu kekuatan sosial yang ikut berperan didalamnya. Mereka menyokong revolusi dengan sepenuh hati.
Namun ketika revolusi mulai menyimpang dari arah yang sebenarnya, dengan tindakan-tindaknnya yang radikal dsan menghina umat Islam, maka umat Islam di Tiga Daerah menyadari kekeliruanya. Maka, dengan serta merta mereka menarik diri dan bahkan berdiri sebagai elit tandingan, bahu membahu bersama TKR dan Muhammadiyah dan berhasil menghentikan pemrintah revolusioner.
Ketika revolusi masih merupakan gerakan murni rakyat, golongan Islam bersama-sama dengan rakyat dan pemuda turut melakukan aksi pendaulatan terhadap pangreh praja yang korupsi itu. Kaum ulama biasanya berperan sebagai pembatas emosional penduduk.
Artinya apabila masyarakat melakukan aksi pendaulatan dan pembagian kekayaan pangreh praja yang didaulatnya, maka kaum ulama berperan sebagai pengawas agar barang-barang yang dibagikan hanya barang-barang yang diduga hasil korupsi dan mencegah tindak sewenang-wenang rakyat.
Di daerah-daerah yang didominasi golongan Islam, baiasanya penggantian lurah relatif berlangsungdengan tertib, sepeti misalnya yang terjadi di Tanjung, Kersana, Losari, Banjarharjo, Bumiayu, dan Salem. Di Kecamatan Salem, hampir semua lurah diganti sampai ke RT-RTnya. Sedangkan penggantinya hamper seratus persen dsari golongan Islam Nasionalis, karena kecamatan Salem seluruh masyarakatnya menganut agama Islam.
Bagaimanakah golongan Islam nasionalis dan golongan kiri saling bereaksi pada masa itu. Pada mulanya, Islam nasionalis bersedia bekerjasama dengan kaum kiri dalam mempertahankan kemerdeakaan Indonesia dan kaum komunis menganggap kekuatan Islam dapat diajak bekerja sama.
Dalam kenyataannya penderitaan rakyat telah mempersatukan semua golongan di pedesaan. Di desa-desa, kelompok NU mendapat tekanan ekonomi, sedangkan santri melarat di kota kabupaten tidak dapat masuk sekolah Belanda karena tidak mempunyai modal.
Golongan Islam nasionalis K. H. Abu Suja’I dan kyai-kyai desa bersenyawa dengan rakyat melarat di kota maupun di desa, bahkan lebih bersenyawa jika dibandingakan dengan badan-bandan pekerja atau GBP3D-nya golongan kiri. Sedangkan Muhammadiyah, seperti halnya bupati Brebes K. H. Syatori lebih dekat pada golongan atas, priyayi atau pangreh praja. Golongan Muhammadiyah tidak terganggu denagan adanya modal asing di karesidenan pekalongan sebelum perang dan mereka masih dapat mempertahankan status ekonominya di masa pendudukan Jepang.
Pada masa revolusi, golongan Muhammadiyah kurang dapat memahami bahwa masalah kemiskinan santri-santri di Tiga daerah itu erat hubungannya dengan masalah yang dimiliki oleh kaum revolusioner di Tiga Daerah.
Pemanfaatan golongan Islam oleh kelompok kiri lebih jelas lagi dengan adanya pengangkatan bupati-bupati baru yang berasal dari golongan Islam oleh Badan Pekerja di Brebes dan Tegal. K. H. Syatori diangkat sebagai Bupati Tegal.
Sebenarnya pengangkatan itu dimaksudkan agar golongan islam terus memberi simpati terhadap pemerintahan revolusioner. Pemegang peranan sebenarnya dalam pemreintahan adalah tetap Badan Pekerja. Tugas Bupati semata-mata hanyalah menandatangani keputusan-keputusan yang dibuat oleh Badan Pekerja.
Oleh sebab itulah golongan kiri merasa perlu adanya kerjasama denagan golongan nasionalis Islam. Sebagian kaum radikal memandang bahwa pengangkatan bupati-bupati dan kepala daerah dari kelompok Islam, akan menghindari pertentangan antara kaum kiri dan Islam.
Namun ketika pemerintahan revolusioner berdiri pada tanggal 11 Desember 1945, golongan Islam mulai sadar bahwa gerakan yang mereka lakukan amat membahayakan negara. Sebenarnya, tujuan utama perjuangan kemerdekaan menurut golongan Islam adalah bersatu dalam menghadapai kembalinya tentara Belanda. Namun ternyata balas dendam telah menggantikan tujuan perjuangan, karena siapa saja yang sebelumnya dianggap membantu kolonial dibunuh.
Perlakuan kasar yang dilakukan oleh pasukan pengawal Tiga Daerah terhadap masyarakat menimbulkan rasa muak golongan Islam, karena tindakannya yang mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh kolonial Jepang.
Pada tanggal 13 Desember 1945, golongan Islam menuntut pembubaran pemerintahan revolusioner. Tekad kelompok Islam didukung sepenuhnya oleh TKR Pekalongan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pemimpin TKR kebanyakan berasal dari ulama Islam. Fenomena inilah yang menyeret pemerintahan revolusioner ke tiang gantungan sejarah, yang hanya bertahan beberapa hari saja setelah pembentukannya.
sumber: republika.co.id
