by

Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta Meluluskan Doktor ke Tujuh

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA. Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta berhasil meluluskan doktor ke tujuh pada sidang senat terbuka secara virtual Kamis, (17/9/2020).
Doktor ketujuh ini adalah, Suhardi dengan menulis disertasi berjudul,  Aspek Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Bidang Kesehatan dari Perspektif UU No 40/2004.
Promovedus Suhardi kemudian  dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, (Promotor); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Co Promotor); Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua Penguji); Prof. Dr. Dailami Firdaus, SH, MBA(Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi As-syafi’iyah).
Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH, M.Hum; Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi); Dr. Lukman Daris, S.Pi, M.Pi (Pimpinan Wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) Sulawesi Selatan; Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

BACA JUGA:   Rifyal Ka'bah Foundation bekerjasama dengan Salam Radio menyelenggarakan Bedah Buku “Penegakan Syari’at Islam di Indonesia

Simpulan dari disertasinya itu, Aspek hukum BPJS Bidang Kesehatan dilihat dari Perspektif  UU No. 40/2004 Tentang SJSN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah memenuhi unsur yuridis formal. Baik badan hukum BPJS sendiri maupun penyelenggaraan SJSN Bidang Kesehatan, walaupun masih ada peraturan pendukung yang perlu disempurnakan sesuai dinamika kebijakan BPJS.

Praktek penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan, menunjukkan progres peningkatan yang signifikan, dengan kata lain Pemerintah melalui BPJS Kesehatan berhasil menyelenggarakan SJSN bidang kesehatan baik kuantitas peserta (menuju total coverage) maupun kualitas layanan  dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat 12 hambatan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Jamkes. Dari 12 hambatan itu, 10 hambatan berhasil diatasi tuntas dan atau dalam proses.

BACA JUGA:   15 September 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

 

Bertitik tolak dari teori negara kesejahteraan (welfare state), teori perubahan sosial, teori efektifitas penegakan atau pelaksanaan hukum (law inforcement), keberadaan UU no. 40/2004 Ttg SJSN dan UU no. 24/2011 Ttg BPJS serta mencermati hambatan yang dihadapi
Konsep ideal penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan oleh BPJS adalah menetapkan kelas pelayanan dan tarif iuran tunggal, dengan iuran ditanggung oleh negara (bisa dilakukan, sharring budget pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten) bagi seluruh rakyat Indonesai. (Ulla/Yahya).

sumber: beritalima.com


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

News Feed