RadarKotaNews, Jakarta – Ketua Umun Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mempertanyakan sikap inkonsisten Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, terkait sikapnya tentang gelar pasukan saat HUT BIN yang disebutnya sebagai Pasukan Khusus Rajawali BIN dan beliau mengapresiasinya. Bahkan memberikan ucapan selamat.
Namun tidak berselang lama Ketua MPR ini mengatakan itu bukan pasukan khusus BIN tapi Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen (STIN) yang berada dalam naungan Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Bintang, Bamsoet awalnya mengapresiasi bahkan memberikan ucapan selamat penampilan pasukan khusus rajawali BIN di sekolah tinggi ilmu intelijen negara. Tapi setelah cuitan dimedia sosial miliknya viral dan menjadi polemik beliau mengatakan bahwa itu demonstrasi para taruna STIN.
“Ini ada apa? Kok tidak konsisten. Apakah seperti ini sikap dan tindakan pimpinan MPR”, ujar Bintang dalam keterangan tertulisnya yang di sampaikan kepada wartawan. Sabtu, (19/9/2020).
Lanjut Bintang menilai, sikap dan tindakan Bambang Soesatyo yang demikian tidak mencerminkan dirinya Ketua MPR RI tapi lebih cocok menjadi juru bicara.
Menurut dia, masih banyak tugas-tugas kenegaraan yang membutuhkan pemikiran dan aksi nyata beliau dari pada memberikan komentar yang bukan hanya tidak bermanfaat tapi malah membuat gaduh.
“Seharusnya sebagai pimpinan MPR RI beliau mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan dan menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Bukan malah seolah olah melakukan sosialisasi institusi pekerjaan BIN. Selain itu komentarnya juga keliru. Inikan malah membuat kegaduhan yang tidak perlu ditengah Pandemi Covid-19”, katanya
Oleh karena itu, Bintang dan organisasi yang dipimpinnya akan melaporkan pernyataan Bambang Soesatyo yang membuat kegaduhan dan sikap inkonsistensi ketua MPR RI ke Mabes Polri, MKD dan Partai Golkar dalam waktu dekat ini.
“Kami sudah melakukan kajian akademis akan hal ini dan kami menduga hal ini masuk dalam delik pidana UU ITE serta melanggar kode etik dewan. Selanjutnya kami akan segera melakukan pelaporan ke pihak yang mempunyai kewenangan atas hal ini sebagai pelajaran untuk kita semua, khususnya pejabat negara di Negara yang menganut hukum demokrasi ini.” katanya. (id)
sumber: radarkotanews.com
